detikNews
Minggu 07 Juli 2019, 17:17 WIB

Oposisi Sepi Peminat Dianggap Bisa Jadi Kabar Buruk bagi Demokrasi

Eva Safitri - detikNews
Oposisi Sepi Peminat Dianggap Bisa Jadi Kabar Buruk bagi Demokrasi Burhanuddin Muhtadi (Tengah) (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi sepakat mengenai perlu adanya rekonsiliasi kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun ia menolak jika rekonsiliasi diartikan sebagai proses berbagi kursi atau pindah koalisi ke pemerintahan.

"Bertemu menurut saya sah-sah saja. Menurut saya prinsipnya adalah rekonsiliasi jangan diartikan bagi-bagi kursi saja. Jadi ini yang sering salah kaprah," kata Burhanuddin usai diskusi 'Memanas Jelang Kontestasi; Membaca Restu Jokowi' di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).


Burhanuddin menilai tujuan diadakan pemilu adalah sebagai ajang memamerkan program kebijakan Indonesia selanjutnya. Oleh sebab itu, kubu Prabowo seharusnya mempertahankan program tersebut dan tetap berada dalam posisinya meskipun kalah.

"Kalau semua partai masuk ke pemerintahan, buat apa ada pemilu. Pemilu itu kan gunanya membangun narasi program yang ditawarkan masing-masing kubu. Kalau menang silakan berada dalam pemerintahan, kalau kalah silakan berada di luar pemerintahan," katanya.

Dalam pemerintahan, Burhanuddin juga menganggap pentingnya oposisi. Demokrasi akan berjalan baik jika ada pihak oposisi. Jika oposisi sepi peminat, demokrasi dinilai akan berjalan buruk.

"Kalau kemudian semua masuk dalam gelanggang kekuasaan pascapemilu, Gerindra, Demokrat, PAN; oposisi sepi peminat. Itu menjadi kabar buruk bagi demokrasi, oposisi sebagai penyampai alternatif yang kredibel itu tidak terjadi. Jadi, kalau dapat posisi apa, itu kita menentang ramai ramai, karena rekonsiliasi itu kan bukan diwujudkan dalam bagi-bagi kekuasaan," kata Burhan.


Sementara itu, Burhanuddin menilai Golkar bisa menjadi perantara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Dia meminta Gokar membuat rekomendasi rekonsiliasi nasional pasca-musyawarah nasional nanti.

"Harapan saya di luar dari pemilihan ketua umum, harusnya Partai Golkar bicara beyond dari urusan siapa yang jadi nomor 1, harusnya berikan rumusan kepada publik hasil rekomendasi munas bahwa ini saatnya pasca Pemilu warga atau pemilih atau kita sebagai orang biasa sepakat untuk menggelar semacam rekonsiliasi nasional," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan Golkar sebagai partai lama seharusnya bisa bermain 'politik tengah'. Dia menilai Gokar dapat mewujudkan rekonsiliasi secara nasional untuk menghilangkan perbedaan efek pilpres.

"Dan menurut saya Partai Golkar punya tendensial untuk bicara itu, situasinya belum cukup mereda. Partai Golkar harus bermain politik tengah, yang lebih berdimensi kebangsaan dan mengajak semua pihak untuk menghilangkan residu pilpres," katanya.



Simak Juga 'Upaya Rekonsiliasi Pasca-Putusan Sidang Pilpres di MK':

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Oposisi Jadi Menteri, Koalisi Sakit Hati?"
[Gambas:Video 20detik]

(eva/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com