detikNews
Kamis 04 Juli 2019, 15:41 WIB

Pemprov Banten Bantah Kemendagri soal Belum Pecat ASN Korupsi

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Pemprov Banten Bantah Kemendagri soal Belum Pecat ASN Korupsi Gedung Kemendagri (Ari Saputra/detikcom)
Serang - Pemprov Banten membantah keterangan Kemendagri terkait belum dipecatnya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. Berdasarkan catatan Kementerian, ada satu ASN di Pemprov Banten yang belum dipecat.

"Data yang dirujuk Kemendagri mungkin data lama. ASN yang dimaksud sudah diberhentikan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banten Komarudin kepada detikcom di Serang, Banten, Kamis (4/7/2019).



Komarudin menjelaskan satu ASN yang dimaksud adalah Dwi Hesti Hendarti. Ia sudah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada Maret 2019. Pemecatan itu berdasarkan surat BKD No SK: 800/Kep-55-BKD 2019.

"Diberhentikan bulan Maret, karena yang bersangkutan banding. Dan baru keluar putusan tetap pengadilan di bulan tersebut," ujarnya.

Dwi Hesti Hendarti adalah mantan Dirut RSUD Banten. Ia terjerat kasus korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) dan divonis 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta serta uang pengganti Rp 782 juta. Upaya kasasinya juga ditolak Mahkamah Agung.

Terpisah, Kepala Kepegawaian dan Diklat Pemkab Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan ada delapan ASN yang sampai saat ini belum dipecat karena kasus korupsi dan jadi catatan Kemendagri. Tapi, rencananya, kedelapan ASN itu akan dipecat dan tinggal menunggu tanda tangan bupati.

"Sebetulnya bukan belum, draf pemberhentian sudah di bagian hukum," kata Kepala BKD Pandeglang Ali saat dihubungi detikcom.



Delapan ASN itu, menurutnya, sudah menjalani hukuman dan berkekuatan hukum tetap. Kasus yang menjerat mereka ada di rentang tahun 2011-2015. Setelah bebas, mereka kembali bekerja di lingkungan Pemkab Pandeglang.

"Mereka aktif lagi dari tahun itu. Setelah itu ada surat bersama Kemendagri dan KemenPAN-RB (soal pemecatan)," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis Kemendagri, daftar wilayah atau daerah ASN yang terlibat korupsi yaitu:

33 ASN di 11 provinsi yaitu Provinsi Aceh (2 ASN), Provinsi Sumatera Barat (1), Provinsi Sumatera Utara (2), Provinsi Jambi (3), Provinsi Bengkulu (1), Provinsi Riau (2), Provinsi Banten (1), Provinsi Kalimantan Selatan (2), Provinsi Kalimantan Timur (5), Provinsi Papua (10), dan Provinsi Papua Barat (4).



Kemendagri akan memberikan sanksi terhadap gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak memecat aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. Sanksi tersebut diberlakukan jika sudah menerima dua kali teguran dari Kemendagri.


Simak Juga "Dari 2.647 ASN Korup, 2.357 Masih Aktif Bekerja":

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Militer Turki Kuasai Perbatasan Suriah"
[Gambas:Video 20detik]

(bri/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com