detikNews
Selasa 25 Juni 2019, 16:39 WIB

Amnesty International Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Rusuh 21-23 Mei

Roland - detikNews
Amnesty International Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Rusuh 21-23 Mei Peneliti Utama Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat (kanan). (Rolando/detikcom)
Jakarta - Amnesty International Indonesia menyatakan ada dugaan penyiksaan oleh aparat kepolisian pada kerusuhan 21-23 Mei. Dugaannya, penyiksaan terhadap mereka yang sudah ditangkap dan tidak melakukan perlawanan di Jalan Kampung Bali dan sekitar Bawaslu.

"Kita mengidentifikasi ada 5 orang, paling sedikit 4 orang, jadi ada 4 korban lainnya di Kampung Bali pada saat bersamaan. Ini kejadian di situ sekitar pukul 05.30 WIB (23 Mei) ada personel Brimob yang memaksa masuk (area parkiran) dibukain pintu oleh petugas smart service parking," ujar Peneliti Utama Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat, saat jumpa pers di gedung HDI Hive, Jalan Probolinggo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).


Di situ, lanjutnya, polisi menemukan beberapa orang yang sedang tidur di sebuah bangunan, seperti rumah. Polisi langsung menangkap mereka.

"Kemudian polisi mendapatkan satu rumah yang sudah rusak, di situ ada orang yang sedang tidur di dalamnya, biasa nongkrong di situ diambil," ujuarnya.

"Memang ada penuturan dari para saksi ada banyak orang itu melakukan pelemparan batu dari dalam parking itu. Tapi ternyata seperti yang kita sebutkan di sini, aparat kepolisian Brimob itu tidak bisa memilah mana orang yang melakukan kekerasan dan mana yang tidak," lanjutnya.

Papang menjelaskan peristiwa penyiksaan oleh para aparat kepolisian itu. Menurut Papang, polisi memukul orang yang sudah ditangkap.

"Nah selama penangkapan ini belum jelas harusnya orang tidak boleh dilakukan kekerasan karena sudah tidak melawan. Nah ini model yang lima orang ini kita jelaskan adalah masuk, kemudian mereka diambil disuruh jongkok sambil jalan, kemudian ada yang mukulin di bagian tubuh dan kepala," ujarnya.

Selain di Kampung Bali, Papang menjelaskan perlakukan aparat kepolisian di sekitar Bawaslu. Temuan Amnesty ini didasari video yang viral di media sosial dan kiriman video yang masuk ke surat elektronik Amnesty.

"Nah ini yang masih di lokasi dekat Kampung Bali. Ini video yang banyak kita temui, kawan-kawan juga banyak menemukan video viral modelnya serupa orang sudah diamankan sudah ditangkap sudah diringkus tapi tidak melakukan kekerasan. Nah itu kemudian dipukul atau ditendang," ucapnya.

"Itu ada yang bilang 'sudah-sudah'. Juga dapat satu video yang sudah diverifikasi yang sudah kita tampilkan di sini itu latar belakangnya Kedutaan Spanyol di perempatan (Jalan) Wahid Hasyim dengan (Jalan) Agus Salim," sambungnya.

Video tersebut, menurut Papang, sudah diverifikasi ke pusat Amnesty International. Video tersebut bisa diidentifikasi berdasarkan lokasi dan waktunya.

"Video-video ini didapatkan ada yang kita tahu orangnya yang buat tapi juga banyak yang kirim ke alamat e-mail Amnesty, tapi semuanya kita cek ke tim pusat, metadatanya bisa dicek itu dia diambil di lokasi dan waktu itu bisa diidentifikasi," sebut Papang.

Terkait temuan ini, Amnesty akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Surat terbuka juga akan dikirim ke beberapa kepala kementerian dan lembaga.

"Kami hari ini dan kawan-kawan juga bisa datang itu mengirimkan surat terbuka ditujukan kepada presiden karena nanti rekomendasinya cukup besar menyangkut utang-utang Indonesia karena konsekuensinya meratifikasi Konvensi Antikekerasan dan komponen hak sipil politik itu kita targetnya ya presiden gitu. Ada alamatnya ke parlemen, Ketua Kompolnas, Menko Polhukam, ke Polri, ke Kepala Komandan Brimob, itu kita buat," kata Papang.

Amnesty juga mendorong investigasi terkait pelanggaran HAM ini. Namun investigasi ini diminta Amnesty dilakukan oleh pihak eksternal kepolisian.

"Nah ini rekomendasi selain kita tadi meminta adanya investigasi yang efektif itu harus independen dan eksternal dari institusi yang diduga melakukan penyiksaan. Kita juga minta agar penyiksaan dimasukkan sebagian bagian dari hukum pidana kita, ada dalam KUHP, tapi sayangnya berlaku 30 tahun lalu sampai sekarang belum disahkan," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan polisi telah melakukan beragam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) di Kampung Bali dan wilayah sekitarnya di Jakarta pada 21-23 Mei 2019. Amnesty mendorong adanya akuntabilitas di kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personelnya.

Amnesty Internasional telah mewawancarai sejumlah saksi, korban, dan keluarga korban dalam investigasi yang dilakukan selama satu bulan. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh bukti video yang diterima dan telah diverifikasi oleh tim fakta Amnesty International atau Digital Verification Corps di Berlin, Jerman.

"Pengungkapan ini merupakan upaya kami sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk memenuhi hak publik untuk tahu atau right to know terhadap apa yang terjadi pada 21-23 Mei. Kami harapkan bahwa temuan ini bisa mendorong adanya akuntabilitas di kepolisian terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kurun waktu tersebut," kata Usman dalam keterangan tertulis.

Polri Bentuk Tim Selidiki Dugaan Pelanggaran Personel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan tim investigasi Polri yang dipimpin oleh Irwasum Komjen Moechgiyarto masih menyelidiki peristiwa meninggalnya massa saat kerusuhan 21-22 Mei. Polisi juga menelusuri pihak yang mengorganisasi massa untuk datang dari luar Jakarta.

"Ini sedang berjalan tim pencari fakta namanya saya sebut dengan tim investigasi internal Polri, dipimpin langsung oleh Irwasum, Irwasum itu orang ketiga ya memang menangani bidangnya adalah bidang untuk pemeriksaan internal tapi paralel dengan Komnas HAM," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).


Tito menekankan pihaknya tidak mau dianggap menutupi fakta. Tim Investigasi ini juga diawasi oleh Kompolnas dan Ombudsman.

"Kenapa? Kita tidak ingin nanti dianggap eksklusif internal nutup-nutupin itu ya. Jadi Komnas HAM kita paralel yang juga memiliki tim investigasi. Kita juga diawasi oleh Kompolnas, nanti juga kita koordinasi dengan mungkin dengan yang terkait seperti Ombudsman, nanti hasil investigasi ini sudah pada proses mempelajari kronologi peristiwa," ujarnya.

Kata Tito, Polri sudah bisa membedakan antara aksi damai 21 Mei yang diisi dengan buka puasa hingga tarawih dan massa yang sengaja merusuh serta menyerang polisi. Kedua kelompok massa itu berbeda..

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat mempercayai Polri dalam mengusut kasus tersebut. Yasonna menyampaikan itu untuk menanggapi munculnya desakan agar pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) mengenai kerusuhan 21-22 Mei.

"Percayakanlah itu pada Polri. Mereka itu berbuat profesional kok. Ada bukti, dijelaskan ke publik, ada konferensi pers, data-datanya lengkap. Jadi saya kira serahkan ke Polri," kata Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
(idh/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed