detikNews
2019/06/21 20:46:10 WIB

Round-Up

Jokowi Minta Evaluasi, PPDB Zonasi Direvisi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jokowi Minta Evaluasi, PPDB Zonasi Direvisi Mendikbud Muhadjir Effendi (Erwin Dariyanto/detikcom)
Jakarta - Peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi menjadi kontroversi. Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi PPDB zonasi diikuti Mendikbud Muhadjir Effendy. Kini aturan itu sudah direvisi.

Ruwet PPDB yang paling kentara adalah terkait pembatasan kuota jalur prestasi maksimal 5 persen. Aturan sistem zonasi PPDB 2019 merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tiga jalur proses PPDB, yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan jalur perpindahan domisili orang tua (kuota maksimal 5 persen).



Jokowi meminta Muhadjir mengevaluasi aturan tersebut. "Sudah saya perintahkan kepada Menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda. Dan setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi" kata Jokowi saat ditemui wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (21/6/2019).

Muhadjir menjelaskan perintah evaluasi dari Jokowi terkait sistem PPDB adalah melakukan perbaikan pada poin yang menjadi kontroversi di masyarakat. Salah satunya kuota siswa berprestasi dari luar zonasi.

"Evaluasi yang dimaksud Bapak Presiden ya diminta untuk ditinjau bagian-bagian mana yang masih belum ada kesepakatan atau 'kontroversi'. Dan salah satunya kan kuota untuk siswa berprestasi dari luar zonasi semula 5 persen, beliau berpesan semoga diperlonggar gitu," ujarnya.



Permintaan Jokowi itu kemudian dibahas oleh Muhadjir dalam rapat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Akhirnya aturan tersebut direvisi dan sudah ditandatangani, sehingga aturan tersebut kini sudah berlaku.

"Dan karena itu kita longgarkan dalam bentuk interval 5-15 persen. Untuk daerah-daerah yang pas dengan 5 persen seperti peraturan yang lama, jalan terus. Tapi untuk yang masih belum, sesuai dengan permintaan, saran, dan usul beberapa pemda yang masih ada masalah itu kemudian kita rapatkan dengan eselon 1 seluruh Kemendikbud dan kita undang juga beberapa Kepala LPMP yang zonasinya masih bermasalah dan kemudian kita putuskan bersama sesuai dengan arahan Presiden supaya dilonggarkan itu, maka kita naikkan," lanjut Muhadjir.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed