detikNews
Senin 17 Juni 2019, 06:41 WIB

NasDem DKI Gulirkan Usulan Hak Interpelasi ke Anies soal IMB Pulau Reklamasi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
NasDem DKI Gulirkan Usulan Hak Interpelasi ke Anies soal IMB Pulau Reklamasi Foto: Dok. Istimewa
Jakarta - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta akan mengajukan usul hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. NasDem menilai DPRD DKI perlu penjelasan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom, Senin (17/6/2019).

Bestari Barus mengaku hingga saat ini belum bisa mengkonfirmasi penerbitan IMB ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya yang berada di Komisi D juga belum mendapat penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Belum ada penjelasan dari PTSP. Rekomnya kan pasti dari Citata ke PTSP," sebut Bestari.

Bestari meyakini banyak anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang setuju atas usulnya. Dia menyebut Anies sengaja tidak segera menyerahkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Gubernur sepertinya memang sengaja menarik dua Raperda itu untuk kemudian terjadi hal seperti ini. Ini akal-akalan saja agar nantinya Raperda dibahas mengikuti apa yang eksisting," tuturnya.

Sebelumnya, Anies menegaskan telah menghentikan proyek pembangunan di pulau reklamasi. Anies mengatakan IMB yang terbit berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian pulau reklamasi.

"Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda," kata Anies melalui keterangan tertulis, Kamis (13/6).

Anies mengaku alasannya menerbitkan IMB itu adalah harus mematuhi produk hukum sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur No 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Dia mengatakan pergub tersebut turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.


Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]


(fdu/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com