detikNews
Minggu 16 Juni 2019, 15:29 WIB

YLBHI Berencana Gugat Tim Pemantau Ucapan Tokoh Bentukan Wiranto

Jefrie Nandy - detikNews
YLBHI Berencana Gugat Tim Pemantau Ucapan Tokoh Bentukan Wiranto YLBHI dan LBH Jakarta berencana gugat tim asisten hukum bentukan Wiranto. (Foto: Jefri/detikcom)
Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berencana menggugat Tim Asistensi Hukum pemantau dan pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto. Menurut YLBHI, Tim tersebut harus segera dievaluasi dan dibatalkan.

"YLBHI bersama LBH Jakarta meminta Menko Polhukam untuk mengevaluasi dan mencabut Keputusan Menteri Nomor 38 tahun 2019," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di Kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

"YLBHI memberikan kuasa kepada LBH Jakarta untuk menempuh langkah administratif yang ujungnya apabila tidak dipenuhi oleh menteri akan kami gugat ke pengadilan sesuai dengan prosedurnya," imbuh Asfinawati.


Sedangkan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan pihaknya akan mengirim surat dulu ke pemerintah. Bila surat itu tak digubris, pihaknya akan melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

"Ada undang-undang administrasi pemerintahan dan juga ada Perma, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2018 itu sebelum maju ke pengadilan kita diminta untuk semacam mengingatkan ke pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan kebijakan, yang kita nilai keliru dan harus digugat, itu harus disuratin dulu. Jadi intinya supaya dievaluasi dan dibatalkan secara persuasif lah bahasanya, tanpa melalui pengadilan," kata Arif.


Terdapat 4 (empat) tuntutan dari YLBHI-LBH Jakarta pada upaya keberatannya terhadap Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam. Berikut ini tuntutannya:

1. YLBHI-LBH Jakarta mendesak Menkopolhukam segera mengevaluasi dan membatalkan tim asistensi yang dibentuk melalui Kepmenkopolhukukam No 38 Tahun 2019.

2. YLBHI-LBH Jakarta mendesak kepada Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia agar mengevaluasi dan memerintah pencabutan Keputusan Menkopolhukam No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum oleh Kemenkopolhukam karena cacat hukum, inkonstitusional, melawan hukum dan melanggar prinsip demokrasi serta HAM.

3. YLBHI-LBH Jakarta juga mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk menindak tegas menteri-menterinya yang menerbitkan kebijakan yang melawan hukum dan hak asasi manusia serta mengancam demokrasi.

4. YLBHI-LBH Jakarta akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika upaya administratif yang ditempuh sebagai bentuk peringatan kepada Pemerintah khususnya Kemenkopolhukam dan Presiden Kepala Pemerintahan untuk membatalkan keberadaan tim asistensi tersebut tidak dihiraukan.


Wiranto Tegaskan Pengakuan Tersangka Kerusuhan 22 Mei Bukan Karangan!:

[Gambas:Video 20detik]


(rvk/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com