detikNews
Minggu 16 Juni 2019, 10:42 WIB

Indonesia Suarakan Solidaritas dan Dukungan untuk Pekerja Palestina

Tia Reisha - detikNews
Indonesia Suarakan Solidaritas dan Dukungan untuk Pekerja Palestina Foto: Kemnaker
Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib mengatakan Indonesia kembali menyuarakan solidaritas terhadap para pekerja Palestina dan menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan dalam program pengembangan kapasitas. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, di Jenewa, Swiss, Kamis (13/6).

Hasan menyatakan bahwa Indonesia sangat prihatin ketika di ulang tahunnya yang ke-100 ini, International Labour Organization (ILO) sedang membahas masa depan kerja layak, namun para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

Aksi blokade yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak hanya membuat rakyat Palestina mengalami kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial. Akibatnya, Palestina mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja hingga 43,5% dan termasuk dalam 10 terendah dari 189 negara di dunia.

"Indonesia mengecam keras aksi blokade Israel tersebut dimana telah mengakibatkan krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat parah," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (16/6/2019).

Menurutnya, Indonesia juga sangat prihatin atas laporan bahwa para pekerja Palestina di Israel mengalami eksploitasi, pelecehan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan seperti kondisi tempat kerja yang sangat buruk, kecelakaan kerja, dan pembayaran upah di bawah minimum.


"Untuk itu, Indonesia mendesak agar Israel menghormati dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak ketenagakerjaan pekerja Palestina. Rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza, tentunya terpaksa harus mencari kerja di Israel karena tidak ada pilihan lain mengingat tingkat pengangguran yang sangat tinggi," jelas Hasan.

Selain itu, Hasan mengatakan bahwa Indonesia mendorong ILO untuk terus mendukung Palestina mendapatkan pekerjaan yang layak bagi semua. Menurutnya, semua pihak terkait, termasuk para pekerja dan pengusaha pun perlu memperkuat koordinasi serta melakukan dialog guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina.

Hasan juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina dalam berbagai program pengembangan kapasitas. Sebab, Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin hari semakin memburuk akibat berlanjutnya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Menurutnya, Israel terus mengontrol mobilitas, keuangan, dan perdagangan warga Palestina.

"Oleh karena itu, Indonesia kembali mengimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan dan tindakannya yang tidak manusiawi dan mengakhiri pendudukan ilegalnya atas wilayah Palestina," tegas Hasan.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina demi berdirinya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan demokratis dengan Ibu Kota Jerusalem Timur berdasarkan two-state solution.


Sementara itu, suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan disampaikan kali ini saja. Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, sebelumnya pada forum ILO ke-107 Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa.

"Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina. Hal ini mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina," kata Putri.

Pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour Organization, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina, serta para Duta Besar dan delegasi negara-negara anggota PBB.

Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com