DetikNews
Kamis 13 Juni 2019, 19:27 WIB

Pengamat Asing Protes Dikutip Prabowo, TKN Jokowi Yakin BPN Malu

Elza Astari Retaduari - detikNews
Pengamat Asing Protes Dikutip Prabowo, TKN Jokowi Yakin BPN Malu Abdul Kadir Karding bersama Jokowi. (Foto: Dok. Pribadi)
Jakarta - Pengamat asing, Tom Power, protes karena pendapatnya dikutip tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), terlebih kutipannya itu tak sesuai. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyindir kubu pasangan nomor urut 02 itu.

"Kita sudah mendengar langsung dari penulisnya bahwa tidak dimaksudkan untuk pemilu, dan tidak menyebutkan Jokowi sebagai orang yang otoriter, bukan. Disebutkan ada indikasi, kecenderungan, dan itu tidak boleh disimpulkan dan lalu memvonis bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk pemenangan pemilu," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Adapun artikel Tom Power yang dikutip tim Prabowo-Sandiaga merupakan penelitian dan analisis yang ditulis dan dipublikasikan di artikel jurnal BIES 2018. Tulisan kandidat doktor dari Australian National University itu disebut sama sekali tidak menyebut dan menunjukkan indikasi kecurangan Pilpres 2019 karena ditulis 6 bulan sebelum pesta demokrasi Indonesia berlangsung.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah berulang kali menyajikan data hanya berdasarkan dari link atau tulisan semata. Karding menilai itu menunjukkan ketidaksiapan kubu 02.


"Ini tentu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki data valid tentang adanya dugaan kecurangan-kecurangan pada pemilu. Saya menduga mereka malu, kemudian secara serampangan mengajukan data ke MK. Itu analisis saya terhadap kemampuan mereka menyiapkan data," tutur anggota DPR RI itu.

Karding juga menyoroti inkonsistensi klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga. Mulanya 62%, lalu 54%, lalu dalam gugatan di MK menjadi 52%. Ia menganggap pihak Prabowo-Sandiaga tengah memaksakan data lewat klaim-klaim mereka dan data yang tidak valid, termasuk soal tudingan soal posisi Ma'ruf Amin di dua bank Syariah.

"Sekali lagi ini menunjukkan mereka tidak punya data dan hanya mencatut tulisan atau potongan-potongan berita yang sebenarnya laporan mereka ini datanya sungguh dipaksakan," kata Karding.

"Sangat miris kalau sekelas 02 banyak orang-orang terpelajar dan hebat di sana, itu menyajikan tulisan-tulisan hasil penelitian yang terpotong-potong, yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk itu, tapi dipakai sebagai dasar atau bagian dari gugatan," tambah Karding.

Pengamat Asing Protes Dikutip Prabowo, TKN Jokowi Yakin BPN MaluTom Power (Foto: Dok. Pribadi)

Politikus PKB itu pun membantah tudingan-tudingan kubu Prabowo-Sandiaga soal pengerahan aparat atau pegawai negara untuk pemenangan Jokowi. Karding mengingatkan, Jokowi-Ma'ruf kalah di kalangan PNS, BUMN, dan keluarga tentara.

"Faktanya, kita di birokrasi kalah. Jadi saya tidak tahu logika apa yang dipakai sehingga kita dikatakan menggunakan memobilisasi menggunakan aparat untuk itu. Kalau mobilisasi mestinya menang di PNS, BUMN, tapi kan faktanya survei di internal Pak Jokowi kalah di BUMN dan ASN (aparatur sipil negara)," urainya.

Karding juga menepis tudingan pihak Prabowo-Sandiaga soal Jokowi memakai jalur hukum untuk melemahkan 02. Sebab, tokoh dari parpol pendukung Jokowi juga banyak yang terkena urusan hukum di KPK.

"Kami menganggap mereka tak memiliki data, tapi kami tidak boleh menyepelekan. Bekerja profesional dan serius untuk menghadapi gugatan itu," tegas Karding.

Dalam protesnya, Tom Power mengatakan tim hukum Prabowo-Sandiaga menggunakan artikel pendapatnya dalam konteks yang tidak lengkap. Ia juga menepis pendapatnya menyebut ada kecurangan dalam Pilpres 2019.

"Sangat sulit sekali menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur," kata Tom sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (13/6).


Penelitian Tom memang menunjukkan indikasi bahwa pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap antidemokrasi, tetapi ia sama sekali tidak menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter. "Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden," imbuhnya.

Soal protes Tom Power, BPN Prabowo-Sandiaga mengaku belum mengetahuinya. Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut sah-sah saja pihaknya memakai pendapat Tom Power untuk gugatan di MK.

"Kami belum temukan protes itu dari dan saya nggak tahu siapa yang sampaikan protes itu," beber Dahnil.

"Yang harus dipahami hasil riset beberapa pihak, terutama akademisi Australia, menyatakan ada praktik otoritarianisme, saya pikir sebagai kritik itu wajar, karena itu hasil analisa, riset politik Indonesia yang terjadi. Saya pikir kalau kemudian ada kritik dari para akademisi dan kami quote kami rasa wajar saja," tambah dia.


Simak Juga "BPN Jawab Protes Pengamat Asing yang Pendapatnya Dikutip Prabowo":

[Gambas:Video 20detik]


(elz/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed