detikNews
Minggu 26 Mei 2019, 10:52 WIB

Tim Hukum Prabowo Bawa Bukti Pidato SBY soal Intelijen Tidak Netral

Andi Saputra - detikNews
Tim Hukum Prabowo Bawa Bukti Pidato SBY soal Intelijen Tidak Netral Tim hukum Prabowo-Sandi gugat hasil pilpres ke MK. (Rengga/detikcom)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Prabowo-Sandiaga menggugat keputusan KPU soal hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandi menyodorkan sejumlah bukti, salah satunya pidato SBY. Apa itu?

"Bahwa bentuk lain pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 adalah ketidaknetralan aparat intelijen," demikian bunyi gugatan sebagaimana dikutip dari berkas yang didapat detikcom, Minggu (26/5/2019).

Menurut tim hukum, keberpihakan intelijen berpihak kepada 01 akan dirinci dalam pembuktian. Alasannya untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang bukti tersebut.

"Yang pasti, pada kesempatan kali ini kami menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui penyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.


Pernyataan SBY itu adalah:

Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum.

Selama 10 tahun, saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral.

Mengapa saya sampaikan saudara-saudaraku? Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya.

"Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi 'tim pemenangan' pasangan calon 01 nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Hal demikian tentu saja melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan sistematis, terstruktur dan masif," papar tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjodjanto itu.


Sebagaimana diketahui, berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123. Prabowo-Sandi tidak terima dengan keputusan itu dan menggugat ke MK.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2014 atau memerintakan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945," demikian bunyi tuntutan Prabowo-Sandiaga.


Simak Juga "Perlawanan Terakhir Prabowo-Sandi untuk Pilpres di Last Minute":

[Gambas:Video 20detik]


(asp/jor)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed