detikNews
Sabtu 25 Mei 2019, 10:50 WIB

BW Singgung Rezim Korup Saat di MK, TKN Jokowi: Sangat Politis!

Elza Astari Retaduari - detikNews
BW Singgung Rezim Korup Saat di MK, TKN Jokowi: Sangat Politis! Raja Juli Antoni (kanan) (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), soal rezim korup. BW disebut sangat politis dan membawa konspirasi saat datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan Prabowo-Sandi.

"Narasi BW kemarin malam di MK terlihat sangat politis. Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di MK dengan membawa bukti hukum, bukan retorika kosong," ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Pria yang akrab disapa Toni ini juga menyoroti pernyataan BW bahwa pihaknya dihalang-halangi saat hendak datang ke MK semalam. Padahal jalan di daerah Jakarta Pusat memang banyak yang ditutup menyusul aksi para pendukung Prabowo-Sandi yang berujung anarkistis pada 21-22 Mei lalu.


"Dari sejak awal datang ke MK, BW sudah membawa konspirasi bahwa mereka dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Sejak tanggal 21-22 banyak jalan di Jakarta Pusat yang ditutup karena kericuhan yang diprovokasi Pak Prabowo dkk," kata Toni.

Dia meminta kubu 02 fokus pada bukti gugatan hukum. Dalam gugatan ke MK, tim hukum Prabowo-Sandiaga hanya membawa 51 bukti adanya kecurangan di Pilpres 2019.

"Jadi jangan banyak sandiwara. Bawa saja bukti hukum yang cukup. Berdebat hukum di persidangan. Retorika politis tidak laku di MK," sebut Toni.

BW Singgung Rezim Korup Saat di MK, TKN: Sangat Politis!Bambang Widjojanto (Marlinda Octavia/detikcom)

Sekjen PSI ini juga membantah narasi BW soal MK. Toni pun menyebut tuduhan BW terhadap rezim korup hanya untuk menutupi ketidaksiapan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada gugatannya ke MK.

"MK adalah institusi independen dan terhormat. Tidak ada yang bisa mengintervensi, termasuk pemerintah. Mengatakan MK bagian dari pemerintahan adalah sebuah retorika politik yang tidak berguna," tegasnya.

"Mungkin retorika diperlukan BW untuk menutupi ketidaksiapan BPN membuktikan tuduhan provokatif mereka selama ini bahwa terjadi kecurangan yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis, masif) dan brutal," sambung Toni.


Sebelumnya diberitakan, BW berharap berharap gugatan pihaknya diproses meski hanya membawa 51 bukti. Ia juga menuding pemerintah rezim korup, dan berharap MK tidak menjadi bagian di dalamnya.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Pihak Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. BW kembali membuat narasi soal MK.

"Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang," sebut mantan pimpinan KPK itu.


BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:

[Gambas:Video 20detik]


(elz/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed