DetikNews
Jumat 24 Mei 2019, 20:47 WIB

Begini Strategi MK Adili Ratusan Sengketa Pileg 2019

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Begini Strategi MK Adili Ratusan Sengketa Pileg 2019 Foto: Gedung MK. (Rengga Sancaya-detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membentuk tiga panel dalam persidangan sengketa Pileg 2019. Pembagian penel itu untuk memangkas waktu mengingat ratusan sengketa pileg yang akan diputuskan.

MK telah menerima sebanyak 324 gugatan pileg yang akan verifikasi berkas hingga pukul 15.00 WIB. Jika dibandingkan tahun 2014, jumlah Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) tahun ini relatif lebih sedikit karena pendaftaran perkara berdasarkan basis provinsi bukan daerah pemilihan (dapil).

"Itu sistem pendaftaran saja. Kalau sekarang kan basisnya provinsi. Kalau dapil malah lebih," ujar Wakil Ketua MK, Aswanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019).


Aswanto mencontohkan bila caleg dari partai politik dan provinsi yang sama maka akan dihitung satu nomor pendaftaran. Menurutnya, teknis pendaftaran ini agar lebih efektif dalam melakukan pemeriksaan perkara.

"Ini untuk lebih efektif kita melakukan pemeriksaan. Di samping itu juga... kalau di undang-undang kan sebenarnya yang punya hak untuk mengajukan sengketa kan itu kan peserta pemilu. Peserta pemilu kan parpol. Nah kalau parpolnya sama kan dan provinsinya sama ya sudah kita anggap 1 saja," kata dia.

Selain alasan efektivitas, sistem 3 panel diharapakan dapat menghemat waktu dan jumlah saksi. Jika menggunakan teknik pendaftaran berdasarkan dapil, maka saksi persidangan dibutuhkan satu saksi untuk satu dapil. Namun jika teknis pendaftaran provinsi, satu partai politik hanya butuh 5 saksi.

"Banyak pertimbangan tentu soal waktu, karena kita dibatasi waktu 30 hari. Kemudian soal efektivitas dan yang terutama soal waktu tadi. Sehingga kalau dapil itukan dipersoalkan 20 dapil itukan minimal 20 saksi. Itu waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Nah kalau ini kan sistem provinsi ini kita sudah sepakati 5 saksi saja, 5 saksi 1 parpol," lanjutnya.


Selain itu, penggunaan tiga panel dapat menghindari konflik kepentingan. Di mana hakim yang berasal dari daerah yang sama dengan pemohon, tidak diperbolehkan menangani perkara tersebut dalam persidangan. Namun hakim tersebut masih terlibat dalam mengambil keputusan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Yang kedua menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Jadi misalnya saya dari Timur saya tidak boleh menangani kasus yang dari pada tingkat panel kasus yang berasal dari Timur. Tetapi tidak berarti bahwa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena nanti pengambilan keputusan itu di RPH. Di RPH dihadiri minimal 7 (hakim)," lanjutnya.
(lir/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed