detikNews
2019/05/21 20:45:03 WIB

Round-Up

Bawaslu vs Gerindra Soal Bukti yang Terus Kurang

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bawaslu vs Gerindra Soal Bukti yang Terus Kurang Foto ilustrasi (Zunita Putri/detikcom)
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mementahkan laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal adanya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Partai Gerindra, partai asal Prabowo, tak terima dengan keputusan Bawaslu.

Senin (20/5/2019), Bawaslu memutuskan untuk menolak laporan kubu Prabowo karena bukti-bukti yang diajukan BPN tidak memenuhi kriteria kecurangan TSM. Untuk laporan atas nama Djoko Santoso (Ketua BPN), Bawaslu menyebut bukti yang diajukan BPN hanya berupa hasil cetak atau print-out dari media daring sebanyak 73 serta 2 kasus penanganan pelanggaran pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Bawaslu, bukti itu tidak memenuhi kriteria karena tidak ada dokumen atau video yang menunjukkan terlapor, yaitu Jokowi dan Ma'ruf, melakukan kecurangan TSM yang dilaporkan.



Bawaslu tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan perencanaan kecurangan, baik yang dilakukan Jokowi maupun Ma'ruf. Dari sisi masif, menurut Bawaslu, BPN tidak pula menyertakan buktinya. Perbuatan kecurangan yang masif setidaknya terjadi pada 50 persen dari jumlah semua provinsi.

Sedangkan untuk laporan kedua, yang diajukan Dian Fatwa selaku Sekjen Relawan IT BPN, juga sama saja yakni ditolak Bawaslu. Bukti yang diajukan BPN disebut Bawaslu hanya berupa tautan atau link dari berita media daring.



"Kan mestinya ada saksi, kami sudah menyiapkan sejumlah saksi dan belum diperiksa. Bagi saya ini nggak fair dan juga ada beberapa dokumen yang sebelumnya sudah kita siapkan," tanggap Sekjen Relawan IT BPN sekaligus pelapor, Dian Islami Fatwa, di Kantor Bawaslu, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed