detikNews
Selasa 21 Mei 2019, 09:37 WIB

Polisi Polda Jateng Dipecat karena Gay, Apakah Diskriminatif?

Andi Saputra - detikNews
Polisi Polda Jateng Dipecat karena Gay, Apakah Diskriminatif? Ilustrasi (Dok. detikcom)
Jakarta - Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah dipecat karena memiliki orientasi seksual sesama jenis. Komnas HAM mendukung kasus pemecatan itu diselesaikan di pengadilan dengan argumen pemecatan itu bentuk diskriminatif. Lalu apa sebenarnya diskriminasi itu?

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU HAM yang dikutip detikcom, Selasa (21/5/2019), disebutkan diskriminasi adalah:

Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar:

1. agama.
2. suku
3. ras
4. etnik
5. kelompok
6. golongan
7. status sosial
8. status ekonomi
9. jenis kelamin
10. bahasa
11. keyakinan politik

yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dari 11 poin di atas, orientasi seksual ternyata tidak disebutkan dengan tegas.


Penjelasan lain soal diskriminasi bisa ditemukan di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006. Namun MK menyatakan dengan tegas, tidak semua perlakuan berbeda adalah tindakan diskriminasi.

"Benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi," ujar MK.

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004 bertanggal 12 April 2005, MK menyatakan diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu.

"Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan," tegas MK.


Dalam putusan lainnya, yakni Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007 bertanggal 22 Februari 2008, MK menyatakan diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

"Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda," urai MK memberikan batasan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum TT menyambangi Komnas HAM. Tim kuasa hukum TT meminta Komnas HAM untuk memberikan keterangan di persidangan terkait gugatan yang diajukan kliennya.

"Kenapa kita mendatangi Komnas HAM, karena kita sangat yakin dan percaya terhadap institusi lembaga ini Komnas HAM yang didirikan melalui UU terkait dengan lembaga negara yang independen untuk mengawasi memantau situasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ini apakah sudah tercapai atau tidak. Salah satunya adalah terkait persoalan hak asasi manusia yang menimpa klien kami di Polda Jateng," kata salah satu tim kuasa hukum TT, M Afif Abdul Qoim.
(asp/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com