detikNews
Senin 13 Mei 2019, 18:27 WIB

Formappi Tercengang dengan Kinerja DPR di Masa Sidang III dan IV

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Formappi Tercengang dengan Kinerja DPR di Masa Sidang III dan IV Formappi (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kemampuan DPR menyelesaikan 5 RUU pada Masa Sidang III dan IV 2018-2019 dengan durasi hari kerja 45 hari dapat dikatakan 'tidak wajar'. Apa maksudnya?

"Tetapi masa sidang kali ini meskipun pendek, masa sidang 45 hari ternyata menghasilkan sesuatu yang cukup mencengangkan kita, karena dari dua masa sidang itu direncanakan, 10 RUU yang akan diselesaikan. Ternyata mampu diselesaikan 2 RUU Prolegnas Prioritas, yaitu RUU Kebidanan dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," ujar peneliti senior Formappi M Djadijono di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin (13/5/2019).


Djadijono mengatakan capaian yang mencengangkan itu terjadi pada masa kampanye Pemilihan Umum 2019. Menurutnya, sebanyak 94 anggota DPR yang mencalonkan diri kembali akan sibuk dengan masa kampanye.

"Tetapi kita katakan tidak wajar dalam tanda petik di sini, karena ternyata DPR itu dengan segala keterbatasan waktunya dan juga sambil berkampanye di daerah pemilihan mereka. Karena ada 94 anggota DPR yang mencalonkan, tentunya mereka juga sibuk berkampanye dan kampanye ini panjang sekali sejak September (2018) sampai 13 April (2019)," kata dia.

Dia juga membandingkan dengan masa sidang pertama tahun 2018-2019. Pada masa sidang pertama, dengan durasi 49 hari kerja, DPR disebut tidak mengesahkan RUU Prolegnas Prioritas, hanya 3 RUU Kumulatif Terbuka. Jadi, menurut Djadijono, kinerja DPR pada masa sidang itu adalah sebuah prestasi yang tidak wajar.

"Sedangkan pada masa sidang III dan IV ini menghasilkan 2 RUU di samping ada RUU lain yang sifatnya kumulatif terbuka, yaitu kita katakan sebagai prestasi yang tidak wajar dalam tanda petik, karena waktunya pendek dan mampu menghasilkan RUU lumayan, dua," lanjutnya.


Kinerja DPR patut untuk diapresiasi, imbuh Djadijono, namun tidak tepat apabila merujuk pada durasi sidang. Ia menambahkan selama dua masa sidang itu sebanyak 36 RUU diperpanjang pembahasannya.

"Tentu ini perlu kita apresiasi, tetapi apresiasi itu menjadi kurang relevan kalau kita melihat. Ternyata selama dua masa sidang ini ada 36 RUU yang dimintakan perpanjangan pembahasannya. Yang kita catat, RUU itu dari tiga pihak RUU usulan DPR, Pemerintah dan usulan DPD," kata dia.

Dia juga menyinggung pidato pembukaan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menegaskan akan mengambil tindakan apabila pembahasan RUU berlangsung alot. Namun, menurut Djadiyono, langkah yang diambil oleh DPR ialah memperpanjang waktu pembahasan RUU.


"Padahal kata Ketua DPR dalam pidato pembukaan masa sidang itu menekankan bahwa jika ada halangan di dalam pembahasan RUU, baik itu dari anggota, fraksi, maupun pemerintah, DPR akan mengambil langkah sendiri," kata dia.

"Nah, rupanya langkah sendiri yang diambil oleh Ketua DPR bersama para anggotanya itu adalah memperpanjang proses pembahasan RUU yang meskipun sudah ada sejak 2015 sampai dengan hari ini banyak sekali yang belum diselesaikan," sebutnya.



Simak Juga 'Dari 560 Orang, Hanya 281 Anggota yang Hadir di Rapat Paripurna':

[Gambas:Video 20detik]


(gbr/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed