detikNews
Senin 13 Mei 2019, 17:08 WIB

Serahkan Dokumen Kesimpulan, BPN Minta Bawaslu Tetap Hentikan Situng

Zunita Putri - detikNews
Serahkan Dokumen Kesimpulan, BPN Minta Bawaslu Tetap Hentikan Situng Foto: Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad di Bawaslu (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyerahkan dokumen kesimpulan ke Bawaslu terkait laporan dugaan kecurangan Sistem Perhitungan (Situng) KPU dan lembaga quick count. BPN menyebut dalam kesimpulannya tetap meminta Bawaslu hentikan Situng KPU.

"Kesimpulan sudah kita serahkan, tinggal menunggu dari Bawaslu tanggal pembacaan putusan," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco kepada wartawan, Senin (13/5/2019).


Sementara itu dihubungi terpisah, jubir hukum BPN Prabowo-Sandi, Sahroni mengatakan ada tiga poin yang ditulis dalam dokumen kesimpulan yang diserahkan ke Bawaslu. Salah satunya meminta Bawaslu tetap menghentikan Situng dan meminta KPU bertanggung jawab atas lemabaga quick count.

"Dengan demikian terkait dengan kesaksian dan dalil-dalil yang kami sampaikan (dalam sidang), ada baiknya Situng KPU ini dihentikan, oleh karena nggak bisa menyajikan data secara akurat, informatif yang dapat dipercaya, serta menghindari terjadinya kekisruhan, keonaran dan kesalahpahaman di masyarakat umum dan luas. Oleh karena itu, kami minta dihentikan dan dicabut," ujar Sahroni.

Kemudian terkait quick count, dia juga meminta KPU dan lembaga yang dilaporkan bisa bertanggung jawab atas data yang disampaikan ke publik. Sebab, dia menilai lembaga quick count saat menyiarkan data perolehan sementara pilpres telah menimbulkan kebingungan di masyarakat.


"Terkait quick count, sebagaimana diakui KPU, berkali-kali terkait protap dan SOP-nya juga nggak dijalankan atau belum dijalankan secara maksimal sehingga apa yang disampaikan KPU terkait keberadaan lembaga survei ini di mata masyarakat juga menjadikan kebingungan di masyarakat," katanya.

"Oleh karena itu, terkait quick count, wajib memberikan pertanggungjawaban jelas terkait apa-apa yang sudah disajikan (ke) masyarakat sehingga pertanggungjawaban ke depan dapat dijadikan kepercayaan," tutupnya.


Sebelumnya, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memastikan Bawaslu akan segera memproses dan memutus laporan dugaan kecurangan yang dilaporkan BPN. Dia menyebut rencananya pihaknya akan mengambil keputusan sebelum 22 Mei 2019.

"Kalau kita melihat bahwa putusan itu kan, perkara tersebut diregistrasi tanggal 3 Mei, kalau menurut waktu 14 hari, maka itu dapat diputus pada paling terkahir pada tanggal 22 Mei," ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Kantornya, Senin (13/5).



Simak Juga 'Update Real Count Pilpres 2019!':

[Gambas:Video 20detik]


(zap/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed