detikNews
2019/05/09 20:52:13 WIB

Round-Up

Beda KPK Vs Menag Lukman soal Duit Rp 10 Juta

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Beda KPK Vs Menag Lukman soal Duit Rp 10 Juta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Dari meja persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terungkap adanya uang Rp 10 juta yang ditujukan untuk Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Agama (Menag)--melalui staf yang melaporkan uang itu ke KPK--menyebutkan sebagai honor tambahan.

"Di laporan gratifikasi yang disampaikan staf Menag tersebut ditulis penerimaan Rp 10 juta tersebut merupakan honor tambahan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (9/5/2019).

Untuk memahami persoalan ini, perlu ditelusuri dari mana sebenarnya uang itu. Bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Maret 2019 yang dilakukan KPK terhadap Romahurmuziy alias Rommy yang kemudian mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka padanya.

Rommy disangka KPK menerima suap dari dua orang, yaitu Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. KPK menduga Muafaq dan Haris memberikan suap ke Rommy untuk membantu keduanya lolos seleksi jabatan di Kemenag. KPK menyadari Rommy tidak menjabat apa pun dalam internal Kemenag. Oleh sebab itu, KPK menduga ada peran orang lain dari internal Kemenag yang juga turut serta berperan. Dari sini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang diduga ikut terlibat dari lingkup internal Kemenag?




Sedikit-banyak hal itu dimunculkan KPK dalam persidangan gugatan praperadilan yang diajukan Rommy di PN Jaksel. Lebih spesifik, hal itu diungkap ketika Tim Biro Hukum KPK mendapat giliran menjawab permohonan praperadilan itu pada Selasa, 7 Mei.

Dari jawaban yang dituturkan KPK dalam sidang, disebutkan Muafaq meminta bantuan Rommy dan Lukman demi mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Begitupun Haris, yang meminta bantuan dua tokoh tersebut.

Singkat cerita, Muafaq maupun Haris lolos. Baik Muafaq maupun Haris kemudian memberikan uang kepada Rommy. Sedangkan Lukman turut disebut kecipratan.

"Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019, Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Haris Hasanuddin pada saat kegiatan kunjungan Menteri Agama ke salah satu Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ucap salah seorang anggota Tim Biro Hukum KPK dalam praperadilan itu.

Lalu Lukman mengaku telah melaporkan Rp 10 juta itu sebagai gratifikasi ke KPK. Namun KPK tidak memproses pelaporan itu.

Kenapa?


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed