detikNews
Selasa 30 April 2019, 12:37 WIB

Ada Tumpang-Tindih Klaim ZEE di Lokasi Kapal Vietnam Tabrak KRI

Danu Damarjati - detikNews
Ada Tumpang-Tindih Klaim ZEE di Lokasi Kapal Vietnam Tabrak KRI Guru besar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana. (Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta - Peristiwa penabrakan KRI Tjipadi-381 oleh kapal perikanan Vietnam terjadi di perairan Natuna. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memaparkan masalahnya: ada tumpang-tindih klaim di titik itu.

"Insiden yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara karena adanya klaim tumpang-tindih antara Indonesia dan Vietnam atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," kata Hikmahanto dalam keterangan persnya, Selasa (30/4/2019).

Tumpang-tindih yang dimaksud bukanlah soal laut teritorial di bawah kedaulatan negara, melainkan batas ZEE. ZEE merupakan laut lepas, negara yang bersangkutan punya hak berdaulat (sovereign right) atas sumber daya alam yang ada di dalam kolom laut. Indonesia dan Vietnam belum punya perjanjian batas ZEE ini.


"Hingga saat ini antar kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE. Akibatnya, nelayan Vietnam bisa menangkap di wilayah tumpang-tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara ilegal oleh otoritas Indonesia. Demikian pula sebaliknya," kata Hikmahanto.

Himahanto memahami, kapal penjaga pantai (coast guard) Vietnam bermaksud ingin membebaskan kapal nelayannya dari penangkapan KRI Tjitadi-381 milik Indonesia. Beruntung dalam insiden tersebut, pihak TNI AL di KRI tidak terpancing untuk melepaskan tembakan ke arah kapal Vietnam.


"Dalam hukum internasional, terlepas dari siapa yang benar atau yang salah, pihak yang memuntahkan peluru terlebih dahulu akan dianggap melakukan tindakan agresi," kata Hikmahanto.

Untuk menyelesaikan insiden berlatar belakang problem batas ZEE ini, Hikmahanto menyarankan agar Indonesia menghindari membawa persoalan ke Lembaga Peradilan Internasional. Soalnya, proses di Lembaga Peradilan Internasional bakal rumit dan memakan biaya melebihi biaya yang diderita oleh KRI Tjiptadi-831.



Maka cara protes Kementerian Luar Negeri RI dengan cara memanggil Duta Besar Vietnam sudah benar. Protes dalam hal ini bukan karena Vietnam melanggar ZEE Indonesia, melainkan karena Vietnam menggunakan cara tertentu terhadap KRI Tjiptadi-381.

"Protes dilakukan atas cara kapal coast guard Vietnam yang hendak menghentikan KRI Tjiptadi 381 dengan cara penabrakan," kata Hikmahanto. Dia memandang sesama negara ASEAN perlu mengedepankan cara musyawarah untuk mufakat.



Simak Juga 'Vietnam Klaim Kapal TNI AL Lewati Perairannya, Menhan: Lihat GPS!':

(dnu/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed