detikNews
Minggu 28 April 2019, 14:10 WIB

KLHK Belum Dapat Laporan soal Isu Penyelundupan Sampah Plastik Australia

Danu Damarjati - detikNews
KLHK Belum Dapat Laporan soal Isu Penyelundupan Sampah Plastik Australia Aksi 22 April di Kantor Konsulat Jenderal Australia, Surabaya. (Twitter/@ecotonID)
Jakarta - Dugaan penyelundupan sampah plastik dari Australia ke Indonesia disorot lembaga konservasi lingkungan karena dianggap mencemari Kali Brantas, Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih belum mendapatkan laporan terkait adanya penyelundupan sampah dari Negeri Kanguru itu.

"Sampai sejauh ini saya belum mendapat laporan adanya penyelundupan sampah," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK, Sayid Muhadhar, kepada wartawan, Minggu (28/4/2019).

Sebelumnya, dilansir ABC Australia, isu penyelundupan sampah plastik ini disoroti oleh Ecological Observations and Wetlands Conservation (Ecoton). Sampah plastik Australia disebut diselundupkan lewat impor kertas bekas. Kertas bekas ini diimpor dalam rangka kegiatan industri di Indonesia.


Ecoton menyebut impor kertas bekas dari Australia ke Indonesia mencapai 52 ribu ton, tapi 30% dari jumlah itu ternyata sampah plastik. Sampah itu mencemari lingkungan Kali Brantas, Jawa Timur.

Kembali ke pernyataan KLHK, Sayid mengatakan kementerian siap mengambil tindakan bila isu itu benar.

"Kalau mungkin sengaja menyelundupkan sampah plastik di impor kertas, itu risiko tinggi. Kalau benar-benar ada, bisa jadi kami ambil tindakan," kata Sayid.


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur pelarangan impor sampah ke Indonesia. Tata cara impor kertas bekas ke Indonesia sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Importasi Limbah Non B3. Izin impor kertas bekas tidak boleh diterbitkan untuk importir umum, melainkan hanya untuk produsen industri kertas. Dia menilai selama ini mekanisme impor kertas bekas cukup ketat.

"Bahkan importasi kertas pun sebelumnya harus didahului oleh laporan surveyor, isinya menyebutkan bahwa kertas yang diimpor tidak bercampur dengan substansi lainnya. Setelah itu barulah Kementerian Perdagangan menerbitkan izin, Bea-Cukai mengirimkan izin. Seharusnya, bila semua mekanisme itu ditempuh, maka tidak terjadi percampuran impor kertas bekas dengan sampah plastik," kata Sayid.

"Kecuali kalau itu memang ilegal, saya belum mendapat laporan," kata Sayid.
(dnu/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed