detikNews
Rabu 24 April 2019, 22:42 WIB

Mahfud Md Minta Revisi UU Pemilu Diprioritaskan

Zunita Putri - detikNews
Mahfud Md Minta Revisi UU Pemilu Diprioritaskan Mahfud Md menemui Ketua KPU. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Eks Ketua MK Mahfud Md punya harapan kepada Presiden Indonesia yang nantinya terpilih secara resmi lewat hasil KPU. Mahfud meminta siapa pun presiden yang terpilih agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu.

"Pemerintah nanti terbentuk siapa pun presidennya, apakah itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu pada bulan Oktober membuat Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Saya minta, tahun pertama kami akan minta agar segera mengevaluasi dan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena banyak hal yang harus ditinjau," ujar Mahfud di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Menurut Mahfud, UU Pemilu saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Dia mencontohkan kejadian petugas KPPS yang sakit hingga meninggal dunia saat bertugas.



"Oleh karena itu, harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu apa sih? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama, sehingga tidak bisa berbagi beban? Atau bagaimana? Itu kita evaluasi lagi. Ataukah harinya bisa dipisah, atau panitia di tingkat lokal, panitianya bisa dipisah, tetapi dengan kontrol yang ketat," jelasnya.

Mahfud juga meminta presiden terpilih nanti segera mengatur sistem pemilu. Sebab, Mahfud menilai sistem itu tidak sehat bagi demokrasi.

"Kedua, tentang sistem pemilu. Sistem pemilu itu apakah mau proporsional terbuka atau tertutup, gitu, karena ini menjadi masalah, menjadi yang sekarang ini, di mana sistem mencoblos nama dan partai itu jual-beli suara di internal partai banyak terjadi. Itu dilakukan di antara mereka sendiri saling jual-beli begitu, dan itu tidak sehat bagi demokrasi kita," pungkasnya.




(zap/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com