DetikNews
Rabu 24 April 2019, 11:51 WIB

Caleg Ini Curhat ke Bawaslu Banten, Ngaku Kalah karena Politik Uang

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Caleg Ini Curhat ke Bawaslu Banten, Ngaku Kalah karena Politik Uang Caleg DPR dari Dapil 1 Banten Usep Saepudin datang ke Bawaslu dan curhat mengaku kalah akibat politik uang/Foto: Bahtiar Rifai-detikcom
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Serang - Caleg DPR dari Dapil 1 Banten Usep Saepudin datang ke Bawaslu dan curhat mengaku kalah akibat politik uang. Usep meminta Bawaslu membuat tim investigasi karena maraknya pembagian uang di Lebak-Pandeglang.

Mengenakan sarung dan berpeci, caleg dari PPP nomor urut 6 ini mengaku sebagai caleg kampung. Dia diterima Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi saat mencurahkan isi hatinya karena kalah melawan politik uang.

"Saya sudah ikhlas. Kalau memang tidak mendapatkan kemenangan. Tapi harga kepala manusia disandingkan dengan harga kepala kambing. Ini membuat saya tidak terima," kata Usep di Bawaslu Banten, Kelapa Dua, Kota Serang, Rabu (24/4/2019).





Usep mengaku bukan tak mampu menyediakan uang Rp 50 ribu agar warga memilihnya. Tapi dampak dari politik uang menurutnya berujung pada korupsi.

"Ketika melihat harga ini, ya Allah pak sakit. Benak saya kemana ini Bawaslu, naon gawena (apa kerjanya). Money politics di hari tenang masif di Lebak dan Pandeglang. Teman saya nggak berani melapor karena takut," ujarnya.

Dia berharap Bawaslu ke depan bisa menindak politik uang yang marak di lapangan. Praktik ini juga katanya mematikan caleg yang tak berduit tapi punya visi misi.

"Saya mencurahkan temuan di lapangan. Ini ikhtiar saya sebagai caleg tidak punya uang tapi punya visi misi," ujar lelaki asal Ujung Kulon yang mengaku hanya punya modal 12 juta untuk nyaleg.

Ia meminta Bawaslu membuat tim investigasi untuk memberantas politik uang. Katanya, bila perlu Bawaslu merilis caleg-caleg yang melakukan praktik pembagian uang selama proses Pemilu berjalan.

Ketua Bawaslu Banten Didih mengungkapkan, terkait politik uang menurutnya perlu ada pembuktian secara hukum. Bawaslu sudah bekerja mencari pelaku politik uang begitu bahkan sejak Pemilu memasuki masa kampanye.

"Terkait laporan money politik itu tindakan dari prosedur hukum. Kita selalu bergerak. Secara substansif saya setuju menolak yang bermain politik uang. Tapi itu perlu ada pembuktian hukum," ujarnya.


Saksikan juga video 'Bawaslu: Ada 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019':

[Gambas:Video 20detik]


(bri/fdn)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed