DetikNews
Selasa 23 April 2019, 12:49 WIB

Jejak Idrus Marham, Tersandung Suap hingga Divonis 3 Tahun Penjara

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jejak Idrus Marham, Tersandung Suap hingga Divonis 3 Tahun Penjara Foto: Ari Saputra
Jakarta - Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham telah menjalani serangkaian proses hukum kasus suap proyek PLTU Riau-1. Eks Menteri Sosial ini divonis 3 tahun penjara.

Vonis terhadap Idrus dibacakan majelis hakim yang diketuai Yanto dengan empat hakim anggota, yaitu Hariono, Hastopo, Anwar, dan Titi Sansiwi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).


"Menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata hakim ketua Yanto.


Idrus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Vonis terhadap Idrus lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut 5 tahun penjara.

Berikut jejak hukum Idrus Marham:

Jumat, 24 Agustus 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus diduga menerima janji aliran duit terkait perkara itu.

"Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan 1 orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham)," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018).

Idrus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Duit itu diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Perusahaan Kotjo itu memang masuk sebagai konsorsium yang akan menggarap proyek tersebut.

Jumat, 31 Agustus 2018

Idrus Marham resmi mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Mantan Menteri Sosial itu bakal ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus suap PLTU Riau-1.

Dari pantauan, Idrus tampak keluar dari lobi KPK pada pukul 18.24 WIB, Jumat (31/8/2018). Dia tampak dikawal masuk ke mobil tahanan. "Ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling K4," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Selasa, 15 Januari 2019

Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

"Menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 2.250.000.000 dari Johanes Budisutrisno Kotjo," ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Idrus Marham tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa KPK kepadanya. "Sejak awal saya husnuzan, tidak suuzan terhadap proses hukum yang saya lalui selama ini," ucap Idrus menanggapi dakwaan kepadanya.

Kamis, 21 Maret 2019

Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Idrus Marham diyakini jaksa bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Idrus diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kamis, 28 Maret 2019

Idrus Marham membacakan 7 bab pledoinya dalam waktu 2 jam. Dia meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan jaksa KPK.

"Secara umum, kesan saya, cara dan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana tercermin pada proses persidangan dan tersurat dalam tuntutan, cenderung mengembangkan paradigma menghukum, bukan mengadili," ujar Idrus saat membacakan pleidoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

"Oleh karena itu, saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak semua dakwaan dan tuntutan JPU, dan membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan, memulihkan nama baik, harkat dan martabat saya," imbuh Idrus.

Selasa, 22 April 2019

Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Idrus bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

"Menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakuakan secara bersama-sama," kata hakim ketua Yanto saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Idrus bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Simak Juga 'Idrus Tutup Sidang Pledoi dengan Puisi':

[Gambas:Video 20detik]


(aan/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed