DetikNews
Senin 22 April 2019, 17:03 WIB

Pemprov Aceh Cabut Rekomendasi Izin PT EMM

Agus Setyadi - detikNews
Pemprov Aceh Cabut Rekomendasi Izin PT EMM Foto: Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (Dok Pemprov Aceh)
Bandar Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tim percepatan penyelesaian sengketa pemberian Izin Usaha Penambangan (IUP) kepada PT Emas Mineral Mumi (PT EMM). Pemprov juga mencabut rekomendasi izin ke perusahaan pertambangan tersebut.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan, tim berkerja untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh terkait diterbitkannya Izin Usaha Penambangan (IUP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM Rl) kepada PT. EMM. Pemprov juga sudah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalan dengan perusahaan tersebut.

Salah satunya, Pemprov Aceh mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 pada 8 Juni 2006. Hal itu ditandai dengan surat yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik lndonesia (ESDM) melalui surat No. 545/6320 pada 18 April 2019.



"Pemerintah Aceh juga meminta BKPM-RI untuk meninjau atau mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM-RI No. 66/1/IUP/PMA/2017, tanggal19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT. EMM, dengan menyurati Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI)," kata Nova dalam konferensi pers di Kantor Bappeda Aceh, Senin (22/4/2019).

Surat bernomor 545/6321 tanggal 18 April 2019, berisi perihal permohonan peninjauan kembali Surat Keputusan Kepala BKPM-Rl No. 66/1/lUP/PMA/2017. Selain itu, terkait eksploitasi penambangan sumber daya mineral, khususnya penambangan emas, Pemprov Aceh mengaku punya pandangan sama dengan masyarakat.

"Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, untuk menyelamatkan atau memelihara lingkungan hidup (Aceh Green), dan sektor pertambangan belum menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh pada saat ini," jelas Nova.



"Terhadap IUP yang sudah diterbitkan di masa Ialu, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," beber Nova.

Menurut Nova, Pemprov Aceh bersama masyarakat menyesalkan terkait dikeluarkannya IUP eksploitasi emas di Aceh. Hal ini apabila dokumen tersebut terbukti tidak sesuai dengan kekhususan Aceh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UUPA.

Seperti diketahui, pada awal April ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh menggelar unjuk rasa selama tiga hari menuntut Pemprov Aceh mencabut izin PT EMM. Perusahaan tambang yang bakal beroperasi di Nagan Raya, Aceh ini mendapat izin untuk menguasai 10 ribu hektare lahan.


(agse/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed