DetikNews
Senin 25 Maret 2019, 23:38 WIB

HNW: Pemilu Akan Menjadikan Kita Semakin Baik

Tia Reisha - detikNews
HNW: Pemilu Akan Menjadikan Kita Semakin Baik Foto: dok. MPR
Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam berdemokrasi. Menurutnya, dulu ada anggapan bahwa jika Presiden Soeharto jatuh, bangsa ini akan bubar.

Kekhawatiran serupa juga terjadi pada Pemilu 1999 dan saat peralihan kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati. Namun ketakutan akan terjadinya perpecahan pada peristiwa-peristiwa besar tersebut semuanya tidak terjadi.

"Jadi tak benar bila peralihan kekuasaan akan menyebabkan perpecahan," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Senin (25/3/2019).


Hal tersebut disampaikan di hadapan puluhan wartawan dalam Diskusi Empat Pilar bertema 'Konsolidasi Nasional untuk Pemilu Damai' yang digelar di press room gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, hari ini.

Untuk itu, ia meminta semua pihak tidak memperbesar ketakutan bila dalam Pemilu 2019 akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi HNW, pemilu adalah peristiwa yang rutin terjadi setiap 5 tahun dan merupakan hal yang biasa.

Pada Pemilu 2019, ia pun berharap semua masyarakat tak pesimistis. Kontestasi yang terjadi tahun ini disebut akan mendewasakan rakyat Indonesia.

"Untuk itu kita harus berkontestasi dengan baik. Sudah sekian pemilu seharusnya akan menjadikan kita semakin baik," ucapnya.


HNW juga menuturkan pemilu mempunyai rujukan yang kuat. Dengan dasar hukum yang kokoh, lanjutnya, seharusnya masalah-masalah yang ada sudah selesai. Ia pun sepakat pada Pemilu 2019 harus tercipta suasana damai. "Ada dalam UUD NRI Tahun 1945," sebutnya.

Ia juga menegaskan, untuk menciptakan suasana yang damai, tidak hanya ditekankan pada kontestan pemilu, partai politik, dan capres-cawapres, tapi pihak-pihak lain juga diharapkan melakukan hal yang sama.

"Bisa jadi yang menghadirkan suasana tak damai bukan kontestan pemilu, namun pihak ketiga," lanjutnya.

Untuk menciptakan suasana damai, HNW berharap agar media massa tidak menjadi tim sukses salah satu pihak peserta pemilu. Bila ini terjadi, lanjutnya, dikhawatirkan media massa akan menulis berita tak sesuai dengan fakta.

Ia tak hanya meminta media massa berlaku adil, aparat keamanan yang menjadi bagian dari pemerintahan juga diharapkan melakukan hal serupa, yakni adil. Bila adil, salah satu asas pemilu, yakni Luber Jurdil tercipta, pemilu damai yang diinginkan akan terwujud.

"Bila pemilu Luber Jurdil, kedamaian akan tercipta," tuturnya.

HNW juga meminta agar kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah tidak diartikan sebagai menyebar kebencian atau hoax. Bila ada kritik, ia menyarankan kritik yang ada dibalas dengan argumen yang lebih kuat. "Bila kritik dianggap hoax, itu justru yang akan membikin resah," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Sadzily mengatakan pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi. Menurutnya, pemilu bertujuan mengatur sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun sekali.

"Mekanismenya diatur dalam konstitusi. Cara ini disebut sebagai cara yang paling beradab," ungkapnya.

Untuk itulah dalam sirkulasi kekuasaan lewat pemilu, ujarnya, masyarakat dituntut berpikir jernih dalam memilih pemimpin. Sebagai sarana untuk memilih pemimpin, ia pun berharap semua masyarakat memanfaatkan pemilu dengan sebaik-baiknya.

Ia juga menyampaikan, sebagai peralihan kekuasaan yang beradab, dalam kampanye diharapkan peserta pemilu, partai politik, dan capres-cawapres menyampaikan visi dan misi. Bila petahana, menurutnya, ia harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan 5 tahun ke depan.

"Dalam kampanye, tentu harus menyampaikan harapan baru," ujarnya.

Dari sinilah alumni UIN Syarif Hidayatullah itu menyebut pemilu sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bila ini terjadi, kekhawatiran yang ditakutkan, yakni perpecahan, tak akan terjadi. "Sarana untuk fastabiqul khairat," ucapnya.

Ia juga setuju bahwa bangsa ini sudah memiliki pengalaman berdemokrasi yang panjang. Ia menyebut Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 berlangsung dengan lancar. Pada 2019, menurutnya, pemilu yang ada berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sebab, untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan legislatif dilakukan serentak. Ia lantas berharap momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Ini bukan sesuatu yang mudah, namun menjadi tantangan baru. Jangan gara-gara pemilu kita terpecah," harapnya.

Sementara itu, Pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah, Ady Prayitno dengan tegas menyebut bahwa pemilu bukan perang antar agama, suku, dan golongan.

Ia pun meminta pemilu dijadikan sebagai pesta demokrasi yang disambut dengan baik. Sebab, ia optimistis Pemilu 2019 akan berlangsung damai karena bangsa ini mempunyai pengalaman dalam berdemokrasi sejak dulu.

"Cukup sudah bila ada konflik seperti itu. Jangan sampai adanya pemilu membuat kita tak produktif," paparnya.

Dalam pemilu, menurutnya, rakyat merupakan penentu yang menjadikan atau menggagalkan seorang pemimpin. Dari sinilah peserta pemilu selalu mendekati rakyat dan membentuk asosiasi yang mewadahi mereka.

"Agar disebut dekat dengan rakyat, caleg dan capres melakukan blusukan," ucapnya.

Menurutnya, demokrasi pascareformasi membawa berkah bagi seluruh rakyat. Pada masa lalu, untuk menjadi presiden biasanya berasal dari garis keturunan orang yang pernah menjadi presiden. "Sekarang siapa saja bisa menjadi pemimpin," pungkasnya.
(mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed