DetikNews
Jumat 15 Maret 2019, 19:12 WIB

Pakar Cyber Defense Ungkap Bahaya Delegitimasi Pemilu Lewat Medsos

Audrey Santoso - detikNews
Pakar Cyber Defense Ungkap Bahaya Delegitimasi Pemilu Lewat Medsos Ilustrasi berkaitan dengan Pemilu 2019/Foto: Pradita Utama
Jakarta - Polri menyebut akun Twitter @Opposite6890 adalah salah satu bentuk upaya delegitimasi pemilu lewat media sosial. Pakar Cyber Defense dari Universitas Perbanas, Marsudi Wahyu Kisworo, menuturkan efektifitas propaganda melalui media sosial dikarenakan jumlah penggunanya yang banyak dan budaya rendah literasi di masyarakat.

"Potensi hoax sangatlah besar, mengingat jumlah maupun persentase pemakai gawai dan media sosial yang sangat tinggi di Indonesia. Dibarengi dengan kultur masyarakat yang rendah literasinya. Maka tidak aneh kalau masyarakat kita gemar menyebarkan informasi sebelum memeriksa kebenarannya," kata Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019).

Marsudi menuturkan bukan hanya hoax, namun fitnah, pembunuhan karakter di media sosial hingga peretasan sistem teknologi komputer menjadi ancaman bangsa di zaman digital saat ini.

"Kalau dulu yang bisa dimanipulasi hanya tulisan dan gambar. Sekarang suara, program komputer, bahkan video palsu bisa dibuat dengan sangat mirip aslinya berkat kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan seperti pada teknologi "deepfakes" yang bisa membuat video apapun termasuk palsu dan hoax, yang bagi masyarakat awam kelihatan sangat asli," tutur Marsudi.

Video palsu yang terlihat seakan asli ini, ucap Marsudi, banyak beredar di Youtube. Tak hanya menyerang pribadi atau kelompok, deepfakes juga menyerang lembaga negara. Dalam momen Pemilu 2019, maka penyelenggara pemilulah yang disasar.

"Kombinasi dari berbagai cara itu semua dilakukan untuk menjatuhkan seseorang, kelompok, bahkan mendelegitimasi lembaga-lembaga negara ataupun proses-proses kenegaraan seperti Pemilu, Pilkada, dan lain-lain. Saya melihat ke depan potensi ini akan semakin besar dan makin menjadi kenyataan," ungkap Marsudi.



Terkait akun Twitter @Opposite6890 yang menyebut Polri mengerahkan personelnya untuk menjadi pasukan buzzer pendukung calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi), Marsudi berpendapat ada keanehan dalam pesan yang disampaikan akun tersebut.

"Agak aneh kalau tujuannya mendukung Pak Jokowi dengan menyebar hoax, tapi yang difollow hanya satu-satunya akun Pak Jokowi saja ya, terlalu naif, sembrono, dan tidak bermanfaat. Kebetulan ketika isu ini mulai merebak, saya dengan beberapa mahasiswa langsung bergerak. Kami menemukan setidaknya adanya dua versi dari aplikasi ini," terang Marsudi.

"Salah satu memang memasukkan alamat internet ke salah satu server yang ada di bawah pengelolaan Mabes Polri dan beberapa server lain di luar Polri. Versi ini yang banyak disebarluaskan. Sementara saya menemukan versi ke dua yang tidak diberitakan atau disebarluaskan," imbuh Marsudi.

Pada versi yang tak disambungkan dengan server Polri, Marsudi dan kelompok mahasiswanya mendapati lokasi server berada di luar Indonesia. "Versi yang kedua ini ternyata tidak mengarah sama sekali ke Polri, tapi justru mengarah ke server lain dengan alamat Internet di luar negeri tetapi dimiliki oleh sebuah organisasi di Indonesia," ucap dia.

Penyusupan server tak dikenal dengan alamat IP Polri, dari analisa Marsudi, diduga terjadi pada Feruari lalu. Dia menyebut jejak peretasan masih ada.

"Selain itu kami juga menemukan adanya jejak kemungkinan bahwa server Polri tersebut di bulan Februari diretas karena masih tertinggal jejak nya. Kami dan tim serta beberapa pakar sekuriti dan forensik saat ini masih terus menyelidiki dan menelusuri. Sejumlah informasi terus bertambah kami dapatkan," tandas Marsudi.
(aud/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed