detikNews
Rabu 13 Maret 2019, 18:33 WIB

Jokowi: Stranas Cegah Korupsi Jadi Dokumen Berdebu Jika Tak Dilaksanakan

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Jokowi: Stranas Cegah Korupsi Jadi Dokumen Berdebu Jika Tak Dilaksanakan Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi sudah diatur dengan jelas di Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2018. Jokowi mengingatkan, stranas tersebut hanya menjadi dokumen berdebu jika tidak dilaksanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan hasil penyusunan kegiatan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Hadir dalam acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, para gubernur, hingga Jaksa Agung.

"Saya apresiasi gerak cepat Timnas Pencegahan Korupsi untuk pastikan stranas, Stratengi Nasional Pencegahan Korupsi segera kita laksanakan. Stranas pencegahan korupsi sudah dituangkan dan saya sudah tanda tangani Perpres 54 tahun 2018 di Juni 2018," kata Jokowi dalam sambutannya.


"Tapi yang namanya strategi hanya dokumen berdebu jika kita sendiri tidak melaksanakan. Sekali lagi, bahwa strategi hanya jadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakan," lanjutnya.

Jokowi melanjutkan, dalam Perpres Stranas Pencegahan Korupsi terkandung semangat agar Indonesia bebas dari korupsi. KPK pun tidak bisa berjalan sendiri.

"Saya mengapresiasi dan menghargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir kita gencar dan terus-menerus menekan perilaku korupsi. Sehingga indeks persepsi korupsi kita membaik dari skor 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018," tuturnya.


Jokowi lalu mengungkapkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), di mana survei tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik semakin bebas dari dari pungutan liar (pungli). Jokowi menuturkan, pungli di pelayanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen.

"Namun 5 persen masih gede. Pungli pelayanan catatan sipil turun dari 31 persen menjadi 17 persen. Itu angka masih gede. Kita ingin angka ini turun sampai 0 persen, semuanya kerja lebih cepat dan giat dalam lawan korupsi," ucapnya.

Dijelaskan Jokowi, fokus dari Stranas Pencegahan Korupsi sudah cukup jelas. Ada 3 hal yang menjadi fokus Stranas Pencegahan Korupsi, yaitu perizinan tata niaga keuangan negara, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

st

"Sejauh ini sudah ada kemajuan yang signifikan seperti untuk perizinan dan tata niaga ada OSS dan kebijakan satu peta. Untuk keuangan negara ada integrasi perencanaan penganggaran, tapi tadi disampaikan ketua KPK betul bahwa e-planning dan e-budgeting belum semuanya bersistem dalam satu aplikasi platform. Dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi ada integrasi penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan dokumen aksi pencegahan korupsi yang diserahkan ke Jokowi nantinya akan diteruskan kepada para menteri dan seluruh gubernur. Dokumen tersebut akan dilaksanakan dalam masa 2 tahun.


"Sebagaimana kami ditugaskan dalam Perpres 54 tahun 2018 yang mengamanatkan adanya: pertama, Tim Nasional Pencegahan Korupsi, ada sekretariat nasional, ada menteri PPN, kepala KSP, Menpan, Mendagri, dan pimpinan KPK," kata Agus.

"Dalam sekretariat susunannya para eselon I dan kami tambahkan eselon I dari perwakilan Kemenkeu, karena saya pandang penting. Dalam pelaksanaan dalam Perpres perlu direvisi sehingga Menkeu juga masuk tim nasional untuk e-planning dan e-budgeting," lanjutnya.
(nvl/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed