DetikNews
Selasa 05 Maret 2019, 14:53 WIB

Fahri Hamzah Tuding Ada 15 Juta Data Pemilih Invalid di Pemilu 2019

Tsarina Maharani - detikNews
Fahri Hamzah Tuding Ada 15 Juta Data Pemilih Invalid di Pemilu 2019 Foto: Fahri Hamzah. (Tsarina/detikcom).
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berbicara soal adanya indikasi kecurangan di Pemilu 2019 lewat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) KPU. Fahri menyebut ada 15 juta data pemilih yang tidak valid.

"Jadi gini modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta (pemilih) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU. Dan KPU ini tertutup dengan 15 juta invalid ini," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut hitung-hitungan Fahri, 15 juta data invalid itu setara hingga 9% dari jumlah total pemilih. Ia mengatakan KPU patut dicurigai. Fahri meminta KPU bisa segera membersihkan data invalid tersebut.


"(Data) 15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen. Angka 8-9 persen adalah kartu suara yang ilegal, yang bisa dicoblos di tempat di mana pun yang kemudian disertakan sebagai bagian C1 di TPS. Kan kecurangannya nanti begitu dicurigai sama orang," tuturnya.

"Maka KPU, wahai KPU, bersihkanlah (data) invalid itu dulu dong. Jelasin dong bagaimana bisa ada orang 9 juta lahir pada 1 Juli, ceritakan dong. Ini kan dicurigai sama orang," imbuh Fahri.

Fahri kemudian menjelaskan soal 15 juta pemilih yang terklasifikasi sebagai data invalid. Ia menyebutkan WNA hingga orang meninggal yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.


"Invalid itu kan gini, ada orang yang sebenarnya nggak ada, orang asing, orang gila. Orang yang satu Kartu Keluarga, 400 manusianya. Orang yang nggak jelas lahirnya di mana. Yang kode-kodenya salah, ini dikumpulin jumlahnya 15 juta. Data 15 juta adalah tambahan 15 juta kartu suara. 15 juta kartu suara itu nanti siapa yang nyoblos, kan itu yang harus dijawab KPU," tutur Fahri.

Dari mana Fahri mendapatkan informasi mengenai 15 juta pemilih invalid tersebut? Ia menyebut data itu merupakan analisis para ahli.

"Jadi ada beberapa analisa para ahli, kumpul, dan saya dengar sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi nggak dibersihin sampai sekarang karena dilacak-lacak data yang ada sm mereka itu masih ada invalid itu. Termasuk yang sekarang-sekarang ditemukan," jawab Fahri.


Saksikan juga video 'KPU Dirikan 69 RIbu Posko Atasi Masalah DPT':

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed