DetikNews
Jumat 15 Februari 2019, 11:07 WIB

Anies Tegaskan Dana Swakelola Warga Sesuai Perpres

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Anies Tegaskan Dana Swakelola Warga Sesuai Perpres Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan kebijakan memberikan langsung anggaran kepada warga sesuai dengan aturan. Anies mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Yang ramai dibicarakan, tuh, itu Pemprov DKI mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018," kata Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

Anies berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi peluang kepada warga berpartisipasi dalam pembangunan. Dia menjamin kebijakannya nanti akan mengikuti aturan itu.



"Alhamdulillah, Bapak Presiden mengeluarkan PP baru Nomor 16 Tahun 2018. Ini PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat," jelas Anies.

Anies juga mengklarifikasi pemberitaan mengenai pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan dana tersebut. Dia menjelaskan dana dikelola oleh pengurus RT hingga Karang Taruna.

"(Di berita) organisasi massa. Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK, itu organisasi kemasyarakatan. Kalau tanya peraturan ini, jangan sama Gubernur DKI, tanya sama pemerintah pusat," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana kebijakan Anies memberikan APBD ke masyarakat secara langsung. NasDem khawatir kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

"Prematur saya kiralah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat dihubungi, Kamis (14/2).



Namun, menurut Anies, pemberian dana langsung kepada masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengelola APBD. Dia menyebut ada empat tipe pengelolaan APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

"Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4, bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Anies mencontohkan proyek pengaspalan jalan. Dinas terkait memberi dana untuk digunakan oleh masyarakat.

"Anggarannya di Dinas Bina Marga. Kalau dulu mereka melakukannya lewat badan usaha, kalau sekarang ada namanya tipe 4. Dan ini baru DKI yang melakukan sekarang. Ini memang barang baru. Baru DKI yang melakukan," ucap Anies.


Simak Juga 'UMSP 2019 Dikritik Pengusaha, Anies Menjawab':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Tegaskan Dana Swakelola Warga Sesuai Perpres

(fdu/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +