DetikNews
Selasa 12 Februari 2019, 14:51 WIB

Masih Ada Ketimpangan, Zulhas Dukung Konferensi Visi Indonesia 2045

Moch Prima Fauzi - detikNews
Masih Ada Ketimpangan, Zulhas Dukung Konferensi Visi Indonesia 2045 Foto: Dok. MPR RI
Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima delegasi Konferensi Visi Indonesia 2045 yang dipimpin oleh Dino Patti Djalal di Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Delegasi beranggotakan diaspora Indonesia dan generasi milenial di berbagai bidang.

"Konferensi ini mempertemukan pemuda terbaik di Indonesia dan masyarakat diaspora," tutur Zulkifli dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2/2019).

Dalam konferensi, komunitas ini juga menyepakati tiga hal untuk Indonesia, yakni harus memiliki demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang memenuhi HAM, dan memiliki supremasi hukum yang absolut bagi semua.

Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, hasil konferensi akan disebarkan ke seluruh kepala daerah, kampus, dan kelompok masyarakat. Pihaknya juga terbuka untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan tanda tangan di media sosial.


Dari pemaparan itu, Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya. Ia juga menandatangani petisi tersebut. Pria asal Lampung itu mengatakan, setelah era reformasi bangsa ini banyak mengalami kemajuan. Meski demikian diakuinya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

"Bila kita pergi ke daerah-daerah, akan terasa bahwa di masyarakat terjadi ketimpangan dan kesenjangan," ungkapnya.

Menurutnya banyak petani yang tak memiliki lahan, dan lahan-lahan yang ada dikuasai oleh segelintir orang. "Sehingga mereka menjadi buruh tani," imbuh dia.

Zulkifli juga mengatakan bahwa demokrasi yang berkembang saat ini lebih mengedepankan transaksional. Akibatnya pemimpin yang terpilih adalah yang mempunyai modal dan popularitas.

"Meski mempunyai kapasitas dan kualitas, ia bisa kalah oleh orang yang memiliki modal dan popularitas," katanya.


Dia mengatakan, demokrasi yang demikian hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat. Baginya perlu dibangun kesadaran di masyarakat akan pentingnya kedaulatan yang dimiliki. "Ada yang mengaku datang ke TPS setelah diberi sembako," tuturnya.

Ia juga berharap agar pemerintah menanggung saksi mengingat biaya untuk mengikuti pemilu membutuhkan biaya yang besar. Ia membandingkan dengan sistem demokrasi di Amerika Latin di mana partai politik dibiayai negara tidak boleh meminta sumbangan dari pihak lain.

Untuk itu agar masalah di atas tidak berlarut-larut, dirinya mendukung gerakan yang dilakukan Konferensi Visi Indonesia 2045.

"Gerakan komunitas ini sesuai dengan konstitusi. Konstitusi menyatakan negara wajib melindungi seluruh tumpah darah," pungkasnya.
(prf/ega)
mpr
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed