DetikNews
Selasa 12 Februari 2019, 12:33 WIB

Ketua DPRD DKI Dukung Anies Setop Swastanisasi Air

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Ketua DPRD DKI Dukung Anies Setop Swastanisasi Air Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetop swastanisasi air. Pras meminta Anies tak risau terkait anggaran untuk mengambil alih pengelolaan air di Jakarta.

"Kalau pun penalti ya sudah nggak apa-apa kita bayar. Nggak usah takut banget. Toh daripada uang kita Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata Pras kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Pras mengatakan dana untuk mengakuisisi Palyja dan Aetra bisa menggunakan modal ke PT Jakarta Pripertindo yang belum dikembalikan. Menurutnya, dana sebesar Rp 650 miliar bisa membantu tahap awal akuisisi tersebut.





"Saya sudah bilang akuisisi Palyja dan Aetra pakai dari Jakpro dulu, kan sudah ada Rp 650 miliar buat akuisisi," sebut Pras.

Sebelumnya, Anies mengumumkan akan mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

"Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba '97, selama 20 tahun perjanjian, pelayannya air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (11/2).




"Awal tahun 1998, 44,5 persen. Berjalan dua puluh tahun hanya tingkat jadi 59,4 persen. Dulu delegasikan. Kesenangan swasta. Dan kita siap untuk ambil alih. Kepala swasta masalah?" imbuh Anies.

Anies menekankan ada tiga kerugian yang dialami Pemprov DKI Jakarta. Masalah pertama adalah soal eksklusivitas pengelolaan air.

"Jadi kita tahu investasi terkait dengan pengelolaan air ini, dalam perjanjian air ini harus seizin pihak swasta. Kita tahun lalu ingin tambah jaringan namun tidak dimungkinkan oleh peraturan, karena hak itu ada pada swasta. Tambah saja harus izin ke pihak swasta," ucap Anies.


Saksikan juga video 'Anies akan Bentuk Tim Soal Swastanisasi Air':

[Gambas:Video 20detik]


(fdu/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed