detikNews
Jumat 25 Januari 2019, 08:08 WIB

Jejak Andriani: 2 Kali Gagal Jadi Hakim Agung, Kini Diskorsing

Tim detikcom - detikNews
Jejak Andriani: 2 Kali Gagal Jadi Hakim Agung, Kini Diskorsing Foto: PT Surabaya (deny/detikcom)
Surabaya - Bintang hakim senior Andriani Nurdin kini redup dan nyaris padam. Moncer sebagai hakim wanita yang kerap menghiasi media, publik dikagetkan dengan namanya yang masuk pusaran skandal dagang perkara.

Nama Andriani mulai dikenal publik saat menjadi ketua majelis sengketa Majalah Berita Mingguan Tempo vs Tomy Winata pada Maret 2004. Di tengah persidangan, Andriani dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bogor sehingga ia tidak bisa mengadili sengketa itu sampai selesai. Saat itu pula, Andriani tengah mengadili perkara gugatan pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok.


Tapi tidak lama berselang, ia kembali lagi ke PN Jakpus dengan posisi sebagai Wakil Ketua PN Jakpus dan setelah itu menjadi Ketua PN Jakpus pada 2007. Kala itu, Andriani menggantikan atasannya Cicut Sutiarso yang dipromosikan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Cicut kini menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Sebagai Ketua PN Jakpus, namanya pun kerap menghiasi media massa. Salah satu putusan yang dikenal luas adalah membatalakn Ujian Nasional (UN).

Dua tahun menjadi Ketua PN Jakpus, karier Andriani tidak terbendung. Ia diangkat menjadi hakim tinggi pada PT Palembang dan 2011 menjadi hakim tinggi pada PT Bandung.

Dalam tahun yang sama, ia lalu dilantik menjadi Wakil Ketua PT Palangkaraya. Setahun setelahnya atau pada 4 Desember 2012, Andriani dilantik menjadi Wakil Ketua PT Banten.

Tak lama berselang, Andriani mendaftar calon hakim agung. Kala itu, Andriani juga bersaing dengan mantan bosnya, Cicut Sutriarso. Tapi langkah keduanya terhenti karena gagal seleksi di tingkat Komisi Yudisial (KY).

Gagal menjadi hakim agung, karier Andriani melaju pesat dan menjadi Ketua PT Mataram pada 24 September 2013. Pada 2016, Andriani dipromosikan menjadi Wakil Ketua PT Surabaya dan kembali mengikuti seleksi hakim agung tapi lagi-lagi langkahnya kandas untuk kedua kalinya.

Belakangan terungkap saat menjabat sebagai Ketua PT Mataram, Andriani melobi perkara lewat Andri hingga Ketua Muda MA bidang Kamar Perdata, Djafni Jamal. Anehnya, perkara yang dilobi adalah perkara yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, padahal Andriani adalah Ketua PT Mataram.

"Please, Mas. Kepada siapa lagi, Mas. Nanti saya kalau perlu juga sampaikan duduk masalahnya ke majelis seperti yang dianjurkan Pak Jafni. Saya hanya percaya dengan Mas Andri Tristiando Sutrisna SH MH," kata Andriani dalam WhatsApp kepada Andri pada 9 Desember 2015.

Dari Mataram, Andriani masuk ke Jawa Timur sebagai Wakil Ketua PT Surabaya. Di waktu yang sama, KPK mencokok Andri dan terbongkarlah skandal Andri dengan jejaringnya, termasuk Andriani.

Andriani akhirnya diperiksa KY dan direkomendasikan skorsing skorsing 6 bulan pada awal 2017. Setelah hampir mangkrak 2 tahun, MA akhirnya menyetujui rekomendasi tersebut.

"Hukuman disiplin sedang berupa hakim nonpalu selama 6 bulan," demikian lansir MA pada 22 Januari 2019.

Ketika hendak dikonfirmasi oleh detikcom, Andriani tidak bisa ditemui. Bahkan di ruangannya tertulis tidak menerima tamu.

"Ibu wakil masuk hari ini. Tapi tidak bisa ditemui, kepalanya pusing banyak berkas," kata salah satu petugas panitera yang tak mau disebut namanya di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jalan Sumatera, Kamis(24/1/2019).

Namun, sekitar 15 menit kemudian, Andriani terlihat keluar dengan terburu-buru mau pergi meninggalkan ruangannya.

Terpisah, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Untung juga membenarkan jika Wakil Ketua PT Surabaya Andriani Nurdin masih masuk dan masih menjabat.

"Masih masuk tadi pagi ada,"kata Untung.

Saat ditanya terkait dijatukannya skorsing terhadap pejabat di PT Surabaya, yakni Wakil Ketua PT Surabaya Andriani Nurdin. Untung baru mengetahuinya.

"Saya baru tahu lewat pemberitaan di detikcom dijatuhi skorsing 6 bulan. Tapi SK secara utuhnya saya belum mengetahuinya, sanksi berbunyi apa, rentetannya seperti apa juga belum mengetahuinya," ujar Untung.

Bagaimana dengan Andri? di kasus itu, Andri dihukum 9 tahun penjara karena dagang perkara.


(asp/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com