DetikNews
Selasa 22 Januari 2019, 14:26 WIB

DPRD Usulkan Wagub Jadi Gubernur Jambi Gantikan Zumi Zola

Tim detikcom - detikNews
DPRD Usulkan Wagub Jadi Gubernur Jambi Gantikan Zumi Zola Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston (Ferdi/detikcom)
Jambi - Ketua DPRD Jambi H Cornelis Buston, yang juga tersangka suap RAPBD, berharap pelantikan Gubernur Jambi dipercepat. Hasil paripurna DPRD Jambi, mengusulkan H Fachrori Umar, yang saat ini Plt Gubernur Jambi, untuk menggantikan Zumi Zola.

Pengusulan pengangkatan Gubernur Jambi tersebut dilakukan dalam Sidang Parpurna DPRD Provinsi Jambi. Fachrori secara resminya masih menjabat Wagub Jambi periode 2016-2021.

"DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan," kata Cornelis saat membacakan paripurna, seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/1/2019).


Dalam persidangan itu, sekretaris Dewan membacakan keputusan presiden tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Jambi masa jabatan 2016-2021 dan penunjukan Plt Gubernur Jambi masa jabatan 2016-2021.

"DPRD Provinsi Jambi akan segera menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi masa jabatan 2016-2021 kepada Presiden RI melalui Mendagri untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Cornelis.

DPRD Provinsi Jambi, kata Cornelis, berharap pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi menjadi Gubernur Jambi dapat secepatnya terlaksana sehingga kebijakan-kebijakan strategis bisa segera diputuskan guna tercapainya Jambi TUNTAS 2021.


Sebelumnya, Zumi Zola Zulkifli resmi diberhentikan dari jabatan Gubernur Jambi melalui Keppres setelah diduga menerima gratifikasi dan memberi suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan vonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zola berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.
(rvk/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed