detikNews
Jumat 18 Januari 2019, 00:45 WIB

Yenny Wahid soal Porsi Kecil Ma'ruf di Debat: Imbangi Pak Jokowi

Audrey Santoso - detikNews
Yenny Wahid soal Porsi Kecil Maruf di Debat: Imbangi Pak Jokowi Ma'ruf Amin bersama Yenny Wahid. (Foto: dok PKB)
Jakarta - Cawapres KH Ma'ruf Amin dinilai memiliki porsi kecil dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 dibanding pasangannya, capres petahana Joko Widodo. Yenny Wahid pun memberi pembelaan.

"Kalau saya melihat gestur Pak Jokowi lebih banyak mempersilakan kepada Kiai Ma'ruf untuk memberikan jawaban beliau," ungkap Yenny setelah menonton debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

Dalam debat perdana malam tadi, Ma'ruf memang hanya berbicara sedikit. Pertama memberi dukungan atas jawaban Jokowi pada segmen soal penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan HAM. Kedua soal disabilitas, ketiga soal radikalisme. Keempat mengenai kepastian hukum bagi UMKM, dan kelima tentang kontraterorisme.

"Yang kita lihat bukan cuma terorisme dan radikalisme, tetapi juga disabilitas, penyandang disabilitas, beliau diberi kesempatan bicara," kata Yenny.


"Saya lihat ini bukan porsi yang kecil. Dan yang saya catat, Kiai Ma'ruf bisa memberikan imbangan perspektif yang baik untuk menambahkan pernyataan Pak Jokowi," tambahnya.

Yenny juga mengomentari pernyataan Prabowo yang akan menaikkan gaji birokrat agar membentuk birokrasi yang bersih dari korupsi. Ia menyebut saat ini gaji birokrat sudah cukup tinggi.

"Gus Dur termasuk presiden pertama yang menaikkan gaji para birokrat. Jadi kita mengerti sekali persoalan perlunya memberikan kompensasi yang adil kepada para birokrat untuk mengecilkan keinginan para birokrat untuk korupsi karena didorong ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidupnya," sebut Yenny.

"Namun faktanya, saat ini birokrat kita penghasilannya sangat tinggi dibandingkan pegawai swasta. Birokrat kita cukup bersaing pendapatannya, ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Pemerintah, menurut saya, sangat royal dalam memberikan tunjangan, bukan hanya kepada birokrat, bahkan kepada pegawai honorer dan sebagainya," imbuh putri Presiden ke-4 RI Gus Dur itu.


Besarnya gaji birokrat kini, disebut Yenny, tak terlepas dari kebijakan Presiden Jokowi.

"Saya rasa itu cerminan dari niat Pak Jokowi menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di tengah masyarakat," tutur Yenny.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan gaji birokrat bila terpilih menjadi presiden. Namun dia menegaskan, apabila masih ada yang korupsi, hukuman berat akan menanti.

"Kita akan menaikkan gaji birokrat. Kalau dia masih melakukan korupsi, kita bisa tindak sekeras-kerasnya. Kita bisa contoh negara lain, bisa kita taruh di pulau terpencil, seperti melakukan pekerjaan tambang pasir terus-menerus mungkin," ujar Prabowo dalam forum debat perdana di Hotel Bidakara, Kamis (17/1).

Menjawab Prabowo, Jokowi menyebut saat ini PNS sudah diberi tunjangan kerja yang besar. Dia mengatakan yang paling penting adalah perampingan birokrasi. Selain itu, perlu merit system yang menerapkan posisi berdasarkan integritas dan rekam jejak.

"Saya tidak setuju karena kita tahu, untuk mencegah korupsi ASN, gaji ASN kita, PNS kita, sudah ada dengan tunjangan kinerja yang besar," kata Jokowi.



Simak juga video 'Catatan Timses Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi soal Debat Perdana':

[Gambas:Video 20detik]


(elz/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed