DetikNews
Rabu 02 Januari 2019, 13:09 WIB

Mahasiswa RI Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, DPR Minta Kemlu Turun Tangan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Mahasiswa RI Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, DPR Minta Kemlu Turun Tangan Ilustrasi DPR (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Kabar mengenai 300 mahasiswa RI di Taiwan 'dipaksa' bekerja di pabrik-pabrik jadi viral. Komisi I DPR yang membidangi luar negeri mendesak Kementerian Luar Negeri segera turun tangan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha menyebut kabar 300 mahasiswa RI di Taiwan disuruh 'kerja paksa' menyinggung soal kedaulatan anak bangsa. Protes mesti dilayangkan meski Indonesia dan Taiwan tak punya hubungan diplomatik.

"Kementerian Luar Negeri harus mengecek kejadian yang cukup serius ini. Apabila benar adanya, maka sebaiknya melayangkan protes mengingat ini masalah kedaulatan anak bangsa yang harus dilindungi, walaupun kita, Indonesia, menerapkan 'Kebijakan Satu China' (One China Policy)," sebut Satya kepada wartawan, Rabu (2/1/2019).

Mahasiswa RI Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, DPR Minta Kemlu Turun TanganSatya Widya Yudha (dok. DPR)

One China Policy atau Kebijakan Satu China artinya hanya mengakui satu China dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia, yang menganut Kebijakan Satu China, lanjut Satya, tetap harus bertindak menyikapi kabar kerja paksa mahasiswa RI di Taiwan.

"Kita bisa meminta mahasiswa Indonesia untuk pulang apabila kebijakan Taiwan tidak mengindahkan norma-norma human rights. Hubungan kita dengan Taiwan adalah hubungan luar negeri saja dan tidak terikat norma diplomatik, mengingat kita hanya mengakui satu China," sebut dia.


Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid juga mendesak Kemlu segera mencari tahu kebenaran kabar mahasiswa RI disuruh 'kerja paksa' di Taiwan. Meski demikian, Meutya meminta semua pihak menahan diri terkait kabar ini.

"Ini sifat baru info ya. Kita belum terima informasi jelasnya terkait kabar tersebut, meski demikian Kemlu perlu mengecek kesahihan informasi tersebut. Dan bagi masyarakat Indonesia agar tidak langsung terpancing dengan berita tersebut dan menunggu hasil informasi jelas dari Kementerian Luar Negeri," sebut Meutya.

Mahasiswa RI Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, DPR Minta Kemlu Turun TanganMeutya Hafid (Hary Lukita/detikcom)

Dikutip dari media lokal Taiwan, Taiwan News, ada 6 perguruan tinggi setempat yang kedapatan mempekerjakan 300 mahasiswa Indonesia berusia di bawah 20 tahun di pabrik-pabrik. Kabar itu terungkap dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota parlemen Taiwan, Ko Chieh En. Padahal ada aturan kementerian setempat bahwa mahasiswa awal tahun tak boleh diminta bekerja. Namun pihak kampus disebut 'mengakali' aturan tersebut. Para mahasiswa hanya berkuliah pada Kamis dan Jumat saja setiap pekan dan Minggu hingga Rabu mereka diangkut dengan bus menuju pabrik di Hsinchu untuk bekerja pada pukul 07.30-19.30 waktu setempat dengan hanya 2 jam istirahat.

Mereka ditugasi mengepak 30.000 lensa kontak sambil berdiri setiap hari. Tak hanya itu, menurut Ko, mayoritas mahasiswa RI adalah muslim, tapi mereka terpaksa makan yang mengandung potongan babi. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah yang dikutip Taiwan News, jika para mahasiswa tak mau bekerja, pihak perusahaan akan memutus kerja sama dengan pihak kampus.

Hsin Wu Technology University Bantah Ada Kerja Paksa

Berdasarkan keterangan tertulis dari Hsin Wu Technology University yang dikirim oleh Direktur Divisi Media Informasi Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta Kendra Chen, pihak kampus dengan tegas menyatakan bahwa apa yang beredar sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Berikut 4 poin penjelasan sekaligus bantahan pihak kampus Hsin Wu Technology University terkait dugaan kerja paksa terhadap ratusan mahasiswa Indonesia:

1. Proses seleksi dan pendaftaran dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah yang menjadi partner di Indonesia, kami telah memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bersama staf pemerintah daerah Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur Bangka. Demikian pula Gubernur telah mengunjungi para mahasiswa di Taiwan dan menyatakan puas dengan program kerjasama ini. Pihak sekolah juga sudah memberikan konferensi pers secara resmi kepada media di Indonesia.

2. Mahasiswa baru tidak melakukan pelanggaran dalam pemagangan, dan tuduhan tersebut sangat tidak mendasar dimana: mahasiswa dilaporkan telah melanggar peraturan pada tahun pertama perkuliahan. Selain liburan musim dingin dan musim panas, mahasiswa bekerja dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per minggu, dan semuanya telah sesuai dengan prosedur yang diperlukan dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, demikian pula kampus telah mengatur transportasi antar jemput mahasiswa. Tahun ke dua perkuliahan telah diatur sistem pemagangan. Mahasiswa tidak pernah dieksploitasi, dan sangat tidak masuk akal bagi mahasiswa untuk memasang sebanyak 30 ribu label dalam 10 jam per hari. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima selama bekerja.

3. Tuduhan terhadap perlakuan mahasiswa sangat tidak beralasan: Setelah mengetahui pemberitaan ini, sebagian besar mahasiswa merasa sangat tidak nyaman dan tidak memahami mengapa media dapat memutar balikkan fakta serta membuat pemberitaan yang bertentangan dengan kondisi mahasiswa dimana pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh siswa akan keluar dari perkuliahan. Padahal setelah kejadian ini, seluruh mahasiswa menyampaikan pendapat mereka ke kampus dan menyatakan akan tetap terus kuliah di kampus dan mendukung program yang ditetapkan kampus.

4. Merusak reputasi perusahaan: pemberitaan palsu telah merusak reputasi tinggi yang selama ini dimiliki oleh perusahaan Taiwan. Berdasarkan kebijakan New Sothbound Policy, perusahaan bersedia melatih keterampilan mahasiswa gratis tanpa biaya. Mengingat keahlian dibawah standar dengan kemampuan bahasa terbatas. Perusahaan bersedia berkorban dalam kerjasama ini, namun mereka dituduh sebagai perusahaan jahat sehingga menjadikan kebijakan New Southbound Policy tidak memiliki arti.

Berita dimutakhirkan dengan menambahkan klarifikasi dari pihak universitas Hsin Wu Technology University.
(gbr/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed