DetikNews
Rabu 12 Desember 2018, 20:33 WIB

MUI: Jangan Hal Pribadi dan Urusan Agama Dibawa ke Ranah Politik

Jabbar Ramdhani - detikNews
MUI: Jangan Hal Pribadi dan Urusan Agama Dibawa ke Ranah Politik Gedung MUI (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Tantangan La Nyalla Mattalitti kepada capres Prabowo Subianto untuk memimpin salat dan membaca Alquran jadi polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta hal yang bersifat pribadi dan urusan agama tak dibawa ke ranah politik.

"Sebaiknya janganlah dibawa-bawa urusan agama atau urusan yang sifatnya pribadi, siapa lebih Islam dari siapa. Jangan orang salat, orang puasa, dijadikan alat kampanye. Karena kalau seperti itu, demokrasi kita menjadi tidak sehat," kata Ketua Bidang Infokom MUI KH Masduki Baidlowi saat dihubungi, Rabu (12/12/2018).


Hal yang bersifat pribadi yang dia maksud ialah suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Masduki mengambil contoh saat isu rasisme dipakai dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Menurutnya, hal tidak sehat itu mesti dibuang dalam praktik politik.

"Sebagai catatan, di Amerika banyak isu tidak sehat dijadikan bahan kontes pemilihan demokrasi. Di Amerika, rasisme dijadikan kampanye oleh Trump yang disebut politik white supremacy. Jadi ini tidak sehat," ucap dia.

Masduki mengatakan yang paling penting dalam event demokrasi ialah substansi, seperti penyampaian program untuk menyejahterakan rakyat, sehingga masyarakat bisa memetik manfaat dari proses demokrasi yang sehat.


Serangan secara pribadi juga dialami capres Joko Widodo (Jokowi). Sejak 2014, Jokowi diserang dengan hoax aktivis PKI.

"Sebaliknya juga kan ada yang menuduh Presiden Jokowi PKI. Itu kan tidak sehat, tidak bagus. Itu hal-hal yang perlu dibuang. Dengan demikian, rakyat bisa mendapatkan hal yang sifatnya transformatif dari proses demokrasi, mendapat manfaat, bisa jadi bagian dari kematangan bagaimana politik rakyat itu tiap hari makin bagus," tuturnya.

Masduki mengatakan, dalam hadis, salah satu ukuran baiknya pemimpin dalam Islam ialah ibadah salat. Namun, yang paling penting disampaikan dalam politik ialah usaha menyejahterakan rakyat.


"Tapi kan ukuran salat dan tidak salat tak perlu dikedepankan dalam kampanye. Jadi lebih baik, ada satu kaidah fikih, kalau mau mengukur kepemimpinan itu, pemimpin itu dilihat kebijakannya akan mengarah ke kemaslahatan rakyat atau tidak? Kalau berupaya untuk kemaslahatan rakyat, mengarah ke keadilan, memberantas korupsi, itulah ukuran pemimpin. Jangan diukur pribadi," paparnya.

Masduki mengatakan, jika hal pribadi dan urusan agama dibawa dalam politik praktis, hal itu berpotensi memunculkan saling fitnah. Masduki mengatakan hal ini menanggapi pernyataan Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin, yang menyatakan Prabowo memilih menjadi makmum dalam salat karena tak ingin pencitraan.

"Ya, akhirnya jadi dipakai untuk saling tuduh. Yang satu dituduh pencitraan karena jadi imam salat. Yang satu karena tidak pernah kelihatan salat lalu ditantang salat. Ini kan kacau, ini dapat pencerahan apa rakyat? Nggak ada. Itu pembodohan semua," ujar Masduki.


Diberitakan sebelumnya, La Nyalla menantang Prabowo--yang dulu didukungnya pada Pilpres 2014--untuk membuktikan keislamannya. Dia bahkan mengklaim sebagai orang yang selama ini menutupi kelemahan Prabowo.

"Dulu saya fight untuk dukung si Prabowo. Salahnya Prabowo itu saya tutupi semua. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam, lebih hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi berani mimpin salat. Pak Prabowo berani suruh mimpin salat? Nggak berani. Ayo, kita uji keislamannya Pak Prabowo. Suruh Pak Prabowo baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baca bacaan salat. Kita semua jadi saksi," kata La Nyalla.
(jbr/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed