DetikNews
Selasa 23 Oktober 2018, 22:53 WIB

Jangan Memancing di Air Keruh Pembakaran Tulisan Tauhid

Ahmad Bil Wahid, Danu Damarjati, Hakim Ghani - detikNews
Jangan Memancing di Air Keruh Pembakaran Tulisan Tauhid Video bendera bertuliskan tauhid dibakar (Foto: Screenshot video viral)
Jakarta - Peristiwa pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, memicu polemik. Namun masyarakat diminta tetap tenang.

Menko Polhukam Wiranto tak ingin ada pihak yang memancing di air keruh terkait kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Dia mengingatkan masyarakat agar tak terpengaruh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bagi Wiranto, siapa pun yang memanfaatkan hal itu untuk hal yang negatif sama dengan mengkhianati pengorbanan ulama.


"Yang terakhir, siapa pun dan pihak mana pun yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal negatif yang mengganggu ketenangan masyarakat, sebenarnya mengkhianati pengorbanan ulama dan santri yang telah berkorban untuk NKRI," kata Wiranto dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dia mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah meminta klarifikasi kepada GP Ansor, yang merupakan induk organisasi Banser. GP Ansor menyesalkan peristiwa pembakaran itu menimbulkan kesalahpahaman.


Wiranto mengatakan sebuah ormas Islam tak mungkin sengaja membakar kalimat tauhid dengan niat buruk. Sebab, hal itu sama saja menghina diri sendiri. Pembakaran bendera dilakukan agar tak dimanfaatkan Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang sudah dilarang di RI.

"Namun semata-mata ingin membersihkan pemanfaatan kalimat tauhid oleh organisasi HTI yang telah dilarang keberadaannya," imbuhnya.

Majelis Ulama Indonesia juga menyesalkan peristiwa ini. MUI meminta pembakar bendera meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam. Semua pihak juga diminta menyerahkan peristiwa pembakaran bendera berkalimat tauhid ini kepada proses hukum.


"MUI mengimbau kepada pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, ustaz, dan ajengan untuk ikut membantu mendinginkan suasana dan menciptakan situasi yang lebih kondusif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Sekjen MUI Anwar Abbas dalam jumpa pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

PP Muhammadiyah ikut mengatakan pembakaran itu tak semestinya terjadi. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan anti-HTI.

Menurutnya, aktualisasi dan ekspresi nasionalisme mesti dilakukan dengan cara santun dan dalam bingkai akhlak luhur. Mu'ti meminta masyarakat tak bereaksi berlebihan terkait peristiwa pembakaran tersebut, yakni dengan menghindari mobilisasi massa dan tindakan kekerasan.


"Bagi masyarakat yang berkeberatan dan melihat persoalan pembakaran sebagai tindak pidana penghinaan terhadap simbol agama, sebaiknya menyelesaikan melalui jalur hukum dan menghindari penggunaan kekuatan massa dan kekerasan," ucap Mu'ti di kantornya, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengakui pembakaran bendera sebagai sebuah kesalahan. Namun dia mengatakan Banser bereaksi karena ada provokasi di peringatan Hari Santri Nasional. Yaqut menyebut pengibaran bendera dilakukan seperti di Bandung Barat dan Tasikmalaya.

"Pada hari yang sama, di peringatan Hari Santri itu. Nah, artinya ini memang sistematis. Ada yang berupaya memprovokasi. Kita sedang siapkan fakta-faktanya untuk nanti kita sampaikan ke publik," kata Yaqut kepada detikcom, Selasa (23/10).

Tiga pelaku pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut pun sudah menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada umat Islam. Pembakaran dilakukan karena pelaku menganggap bendera tersebut sebagai bendera HTI.
(jbr/bpn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed