DetikNews
Kamis 11 Oktober 2018, 18:30 WIB

Anggota Komisi I F-PDIP Dukung RI Ikuti Malaysia Hapus Hukuman Mati

Elza Astari Retaduari - detikNews
Anggota Komisi I F-PDIP Dukung RI Ikuti Malaysia Hapus Hukuman Mati Foto: Charles Honoris. (Lamhot Aritonang/detikcom).
Jakarta - Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk menghapuskan hukuman mati dan RUU mengenai penghapusan itu akan segera diajukan ke parlemen. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendukung agar Indonesia bisa mengikuti jejak Malaysia untuk menghapuskan hukuman mati.

"Langkah Malaysia yang berencana menghapus hukuman mati layak diapresiasi dan ditiru. Indonesia saat ini menjadi satu dari sedikit negara yang masih menerapkan hukuman mati. Lebih dari 120 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Rencana penghapusan hukuman mati di Malaysia diumumkan bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober. Hukuman mati disebut Charles melanggar hak untuk hidup yang tercantum dalam konstitusi Indonesia dan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

"Begitu juga berbagai konvensi internasional yang sudah pernah diratifikasi Indonesia. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan," ucap politikus PDIP yang kembali maju Pileg lewat Dapil DKI Jakarta 3 itu.


Indonesia memang masih menerapkan hukuman mati, khusus pada extraordinary crime seperti bagi teroris dan bandar narkoba. Meski begitu, hukuman tersebut dianggap tidak terlalu signifikan memerangi kejahatan-kejahatan tersebut.

"Dalam kasus narkotika saja misalnya berkali-kali hukuman mati sudah diterapkan tetapi tetap saja tidak mengurangi frekuensi kejahatan penyelundupan narkotika," kata Charles.

"Dalam suatu proses hukum tentu bisa saja ada miscarriage of justice. Di awal tahun 1990-an puluhan terpidana di Amerika Serikat dibebaskan oleh pengadilan setelah adanya teknologi forensik menggunakan DNA membuktikan mereka tidak bersalah," tambahnya.

Amnesty Internasional Indonesia menyambut baik keputusan Malaysia untuk menghapus hukuman mati. Charles pun juga memberikan dukungan yang sama.

"Apabila seorang terpidana mati sudah dieksekusi maka sudah tidak ada lagi upaya rektifikasi. Orang yang sudah dihukum mati tidak dapat dihidupkan kembali. Kita harus jujur bahwa sistem penegakan hukum kita masih jauh dari sempurna. Kesalahan dalam proses hukum sangat mungkin bisa terjadi. Apakah kita lalu memiliki nurani untuk membiarkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah atau tidak layak untuk mati?" paparnya.

Menurut Charles, perbaikan sistem dan proses penegakan hukum perlu dilakukan dalam memberantas kejahatan di Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah dan institusi-institusi terkait harus memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan.

"Lembaga permasyarakatan juga harus ikut berbenah diri. Bahwa masih ada transaksi narkotika yang dikontrol dari dalam penjara itu merupakan kelalaian dalam pengelolaan lembaga permasyarakatan," sebut Charles.


Ia mengingatkan bagaimana bandar narkoba masih bisa terus beraksi sesaat sebelum eksekusi mati. Untuk itu Charles mendukung agar Indonesia menghapuskan hukuman mati.

"Sekali lagi, hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Terpidana hukuman mati Freddy Budiman sebelum dieksekusi tetap saja bisa menjalankan bisnisnya dari dalam penjara," tutur dia.

Amnesty International Indonesia menyambut baik keputusan Malaysia untuk menghapuskan hukuman mati dan meloloskannya di parlemen. Lembaga hak asasi manusia tersebut juga meminta agar negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia mengambil langkah yang sama.

Sebuah undang-undang baru di Malaysia rencananya akan dibahas dalam sidang parlemen yang akan dimulai pekan mendatang. Ini terkait dengan keputusan pemerintah menghapuskan hukuman mati.

"Seluruh hukuman mati akan dihapuskan. Titik. Karena kita akan menghapusnya, semua eksekusi hendaknya jangan dilaksanakan," ungkap Menteri bagian hukum di Departemen Perdana Menteri Malaysia, Datuk Liew Vui Keong seperti dilansir dari ABC Australia.
(elz/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed