DetikNews
Rabu 03 Oktober 2018, 17:22 WIB

Tapal Batas

Kota Jayapura Ingin Hapus Kampung Ini Karena Sering Ditinggal ke PNG

Danu Damarjati - detikNews
Kota Jayapura Ingin Hapus Kampung Ini Karena Sering Ditinggal ke PNG Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano (Fahrur Roji/detikcom)
Kota Jayapura - Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyebut ada warganya yang membagi waktu hidup dalam sepekan di dua negara, yakni di Indonesia dan Papua Nugini (PNG). Kondisi ini membuatnya merencanakan penghapusan kampung mereka.

Tommy juga menyebut, warga di kampung itu punya dua identitas kependudukan sekaligus, yakni identitas kependudukan dari Indonesia dan dari Papua Nugini.

Kota Jayapura memiliki satu distrik yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, yakni Distrik Muara Tami. Ada satu kampung di kawasan itu yang lain daripada yang lain di mata Tommy.

"Yang paling unik ada satu kampung di Distrik Muara Tami adalah Mosso, karena mereka punya dua KTP, ada KTP Indonesia dan KTP Papua Nugini," kata Tommy di kantornya yang beralamat di Entrop, Kota Jayapura, Rabu (5/9/2018).


Kampung Mosso adalah kampung terjauh dari jangkauan Kota Jayapura, jaraknya 65 km. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik 2017, luas Kampung Mosso adalah 32,7 km persegi, atau 5,22 persen dari keseluruhan Distrik Muara Tami. Kampung ini punya 1 Rukun Warga (RW) dan 2 RUkun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kampung Mosso ada 486 orang, terdiri dari 307 laki-laki dan 179 perempuan. Kata Tommy, penduduk Mosso ini membagi hari-harinya dalam sepekan untuk hidup di Indonesia dan di Papua Nugini.

"Mereka hanya menetap di desa itu dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sedangkan Jumat, Sabtu, Minggu mereka beralih ke negara tetangga PNG (Papua Nugini) di kampung-kampung yang terdekat," tutur Tommy.

Sebagaimana umumnya masyarakat perbatasan di Indonesia, penduduk di Kampung Mosso sudah hidup di wilayahnya sebelum negara Indonesia berdiri. Mereka juga punya tanah adat yang merentang melintasi batas-batas politik bikinan orang luar kampung.


"Kami susah dalam penanganan batas wilayah, hak-hak ulayat. Kadang masyarakat PNG punya tanah di Indonesia, dan orang Indonesia juga punya tanah di sebelah. Ya ini bagaimana kita menata daerah perbatasan supaya baik," kata Tommy.

Wacana Menghapus Kampung Mosso

Ternyata, Wali Kota Tommy punya rencana untuk menghapus Kampung Mosso karena penduduknya sering tak tinggal di kampung. Kondisi itu dinilainya memboroskan anggaran untuk membangun kampung.

"Seperti kampung Mosso, kita harus hapuskan, dia harus bergabung ke Kampung Skouw Sae," kata Tommy pada 1 September lalu, diinformasikan di situs resmi Humas Pemerintah Kota Jayapura.

Skouw Sae yang disebut Tommy adalah satu kampung tapal batas yang punya luas 45,6 km persegi dengan penduduk 635 orang. Rencananya, Kampung Mosso akan digabung dengan Kampung Skouw Sae itu.


Anggaran yang cukup besar, yakni lebih dari RP 6 miliar, dinilai Tommy tak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kampung Mosso. Soalnya, penduduk hanya berada di kampung pada hari Senin hingga Kamis. Pada Jumat hingga Minggu, penduduk tinggal di Papua Nugini.

Rencana penghapusan kampung ini akan dieksekusi sesuai dengan prosedur, mulai dari penguatan dari peraturan daerah, persetujuan DPR, pengusulan ke Provinsi Papua, hingga pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri.

Benarkah penduduk Kampung Mosso punya KTP ganda dua negara sekaligus? Bagaimana kondisi kampung Mosso kini? Simak kabar selanjutnya di Tapal Batas detikcom.

[Gambas:Video 20detik]


(dnu/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed