DetikNews
Minggu 23 September 2018, 09:13 WIB

Kritik dan Pembelaan Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Kritik dan Pembelaan Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya Foto: Saat lagu Indonesia raya berkumandang di KPU, hanya Jokowi yang melakukan gerakan hormat (Andhika Prasetia/ detikcom).
Jakarta - Sikap hormat Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di acara pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 menuai kritik dan pembelaan. Gerindra menilai sikap hormat Jokowi tidak sesuai aturan yang tertera di Pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2009, sementara PDIP memandangnya sebagai kesalahan minor.

Seperti acara formal kenegaraan lainnya, acara pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2019 yang digelar KPU diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dua pasangan capres cawapres, yaitu Prabowo Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin duduk di bagian depan ruang sidang utama Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). Jokowi dan Prabowo duduk bersebelahan, sementara Ma'ruf dan Sandiaga duduk di bagian ujung.

Saat lagu Indonesia raya berkumandang, hanya Jokowi yang melakukan gerakan hormat. Tak ada bendera di depannya. Jokowi menghadap lurus ke depan dalam sikap hormatnya. Sementara Prabowo-Sandiaga dan Ma'ruf amin berdiri sikap sempurna, tanpa melakukan gerakan hormat.


Aturan terkait sikap ketika lagu kebangsaan berkumandang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Pada Pasal 62 dijelaskan, saat lagu 'Indonesia Raya' berkumandang, setiap orang wajib berdiri tegak dan bersikap hormat. Berikut isi pasal itu.

"Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat."


Arti dari 'berdiri tegak dengan sikap hormat' yang dimaksud pada Pasal 62 juga dijelaskan dengan rinci. Berikut penjelasannya.

"Yang dimaksud dengan "berdiri tegak dengan sikap hormat" pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan."

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman mengatakan seharusnya protokoler Jokowi mengingatkan soal aturan itu. Meski tidak ada sanksi atas sikap hormat yang tak sesuai UU tersebut, Namun menurutnya, perlu disadari bahwa acara itu disaksikan oleh rakyat banyak.

"Seharusnya ada protokoler yang memberitahu Pak Jokowi hal-hal penting terkait agenda hariannya. Jangan sampai Presiden kita dibully karena melakukan kesalahan-kesalahan teknis. Bisa bahaya kalau tidak ada yang ingatkan beliau. Saya juga tak ingin kasus 'i dont read what i sign' terulang," kata Habiburokhman, Sabtu (22/9).


Pembelaan kemudian datang dari PDIP, yang menegaskan tidak ada penghinaan yang dilakukan Jokowi, dengan sikap hormat saat lagu 'Indonesia Raya'. "Ya menurut ku itu kan Pak Jokowi menunjukkan kesungguhannya. Karena gini loh, waktu upacara 17 Agustus di Istana aku ini bingung dan aku ikut-ikutan ngangkat tangan gini walaupun aku pakai jarit pakai gelung. Karena ku lihat semuanya juga pakai gitu," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Sabtu (22/8).


Menurut Eva kesalahan itu hanya kesalahan minor. Tidak seorang Jokowi saja yang melakukan hormat angkat tangan saat lagu 'Indonesia Raya' dikumandangkan.

"Nah waktu di Istana itu dia (Jokowi) pakai kopiah ya kemarin dia hormatnya pakai angkat tangan hormatnya, aku ikut-ikut karena semua yang ada di sebelah kanan kiriku yang di VVIP itu angkat tangan semua. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang menganggap bahwa penghormatan pada lagu pada saat itu seperti itu. Jadi ini menurutku kesalahan minor sih. Iya wong banyak orang yang seperti itu kok," ujar Eva.


Pembelaan juga datang dari parpol pengusung Jokowi lainnya. PPP menilai kritik terhadap sikap hormat Jokowi saat lagu Indonesia Raya tidak lah subtansi.

"Saya kira begini, itulah bagian yang ingin kita sampaikan. Kita ini jangan mempersoalkan hal-hal seperti itu lah, itu kan tidak substansi," kata Sekjen PPP Asrul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).


Simak Juga 'Ini Rute Pengalihan Arus Saat Deklarasi Kampanye Damai di Monas ':

[Gambas:Video 20detik]


(nvl/yld)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed