DetikNews
Jumat 14 September 2018, 15:30 WIB

Jabar Terbanyak Kedua PNS Koruptor, PPP Minta Aher Beri Penjelasan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Jabar Terbanyak Kedua PNS Koruptor, PPP Minta Aher Beri Penjelasan Foto: Ahmad Heryawan (Aher) saat masih menjabat Gubernur Jabar. (Dok Pemprov Jabar).
Jakarta - KPK mengatakan PNS atau ASN yang terbukti korupsi dan vonisnya sudah inkrah namun belum dipecat paling banyak berada di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat. Anggota Komisi II Fraksi PPP Ahmad Baidowi menyayangkan hal itu.

"Ya ini yang kita sayangkan," ujar pria yang akrab disapa Awiek itu kepada detikcom, Jumat (14/9/2018).

Awiek mengatakan, sebaiknya pemerintah segera menjelaskan alasan belum dipecatnya PNS atau ASN bermasalah itu. Pemerintah daerah juga diminta turun tangan.

Baca Juga: Sumut Juara 'Koleksi' PNS Koruptor, Jabar Runner Up

Ia juga meminta Gubernur Jabar sebelumnya, politikus PKS Ahmad Heryawan (Aher) untuk memberi penjelasan. Ini mengingat gubernur Jabar saat ini, Ridwan Kamil baru saja dilantik.

"(Kalau di Jabar) ada baiknya juga dari pihak Pemprov Jabar dan Pak Aher (Mantan Gubernur Jabar periode 2013-2018 Ahmad Heryawan) menjelaskan kenapa bisa begini," katanya.

"Karena jangan sampai persoalan masa lalu ditimpakan kepada gubernur-wagub yang sekarang," imbuh Awiek.

Awiek juga mengatakan, dengan menjelaskan ke publik, maka persoalan itu tidak akan menimbulkan banyak prasangka. Mengingat, berdasarkan undang-undang, jika sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap maka PNS atau ASN itu harus dipecat.

Baca Juga: Data BKN, Kemenhub Juara 'Koleksi' PNS Koruptor di Level Kementerian

"Bisa saja belum dipecat tersebut karena menunggu inkrah. Tapi harus diingat soal perkara korupsi yang membuat publik jengah. Sebagai sebuah kejahatan ekstra, maka penanganan korupsi harus ekstra juga tidak boleh setengah-setengah," ujar Wasekjen PPP itu.

KPK mengatakan PNS atau ASN yang terbukti korupsi dan vonisnya sudah inkrah namun belum dipecat paling banyak berada di Sumatera Utara (Sumut) dan Jabar untuk kategori pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri dari PNS mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

"Dari data BKN (Badan Kepegawaian Nasional), 5 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) terbanyak yang terdapat ASN terpidana korupsi belum diberhentikan adalah, Sumatera Utara, dengan jumlah 298 orang, Jawa Barat, 193 orang, Riau, 190 orang, NTT, 183 orang, Papua, 146 orang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).


Simak Juga 'Eks Koruptor Ini Sujud Syukur Lolos Jadi Caleg Blitar':

[Gambas:Video 20detik]


(mae/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed