DetikNews
Rabu 12 September 2018, 23:09 WIB

Kontroversi Iklan Jokowi di Bioskop

Indah Mutiara Kami, Marlinda Oktavia Erwanti, Tsarina Maharani, Samsdhuha Wildansyah - detikNews
Kontroversi Iklan Jokowi di Bioskop Iklan bendungan Jokowi (Youtube Jokowi)
Jakarta - Iklan capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bioskop sebelum film dimulai menjadi kontroversi. Iklan ini pun menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama oposisi yang minta agar iklan tersebut dicopot.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berkomentar di akun Twitter-nya terkait iklan tersebut. Dia meminta agar iklan itu dicopot. Pembahasan iklan itu pun menjadi ramai di Twitter.

"Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," tulis Fadli Zon, Rabu (12/9/2018).


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagai pemasang iklan itu, menanggapi permintaan Fadli Zon. Kominfo menolak mencopot iklan tersebut.

"Kami tidak akan mencopot lantaran permintaan tersebut karena kami menjalankan tugas yang dibebankan undang-undang kepada kami," kata Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Fernandus Setu saat dihubungi, Rabu (12/9).

Fernandus beralasan Kementerian Kominfo adalah government public relations atau bagian humas pemerintah. Dengan demikian, Kominfo punya tugas menyampaikan proses dan hasil kerja pemerintah.


"Sebagai humas pemerintah, Kemenkominfo punya kewajiban menyampaikan apa-apa saja yang telah, sedang, dan akan dikerjakan oleh Pemerintah Republik Indonesia," jelasnya.

Kominfo juga membantah jika iklan itu disebut sebagai bentuk kampanye. Sebagai bagian humas pemerintah, Kominfo menegaskan punya kewajiban menyampaikan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan pemerintah. Penayangan iklan di bioskop jadi salah satu caranya.

"Iklan tersebut bukan kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai government public relations atau menjadi humas pemerintah," kata Fernandus Setu (Nando) saat dihubungi, Rabu (12/9).


"Iklan yang ditayangkan di bioskop tersebut adalah salah satu cara Kemkominfo menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah kepada para penonton bioskop," tambah Nando.

Permintaan Fadli Zon ini lantas ditanggapi sejumlah politikus. Salah satunya Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, yang mempertanyakan alasan permintaan Fadli itu.

"Kalau Pak Fadli meminta supaya dihentikan, apa alasannya?" ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada detikcom, Rabu (12/9).

Menurut Ace, iklan yang merupakan versi singkat dari video '2 Musim, 65 Bendungan' itu bukanlah bagian dari kampanye Jokowi. Iklan itu murni menginformasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat.

"Menyampaikan kinerja pemerintah itu kewajiban pemerintah. Masyarakat agar tahu apa saja capaian kinerja yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi," katanya.


Senada dengan Golkar, PPP mempertanyakan alasan Fadli. Wasekjen PPP Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menegaskan iklan itu bukanlah kampanye. Lagi pula, tidak ada larangan iklan pemerintah tampil di bioskop.

"Materi iklan bendungan bukan iklan kampanye sebagaimana definisi UU Nomor 7 Tahun 2017. Sebaiknya tidak membuat-buat persoalan baru yang menimbulkan polemik. Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar ya nggak masalah," katanya.


Selain Golkar dan PPP, PKB menilai tak ada yang salah pada iklan yang disampaikan Kementerian Kominfo itu. "Pemerintah memiliki kewajiban mensosialisasikan program-program yang telah dicapai. Saya kira tidak ada yang salah," kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Rabu (12/9).

Malah, kata Karding, hal itu merupakan suatu kewajiban pemerintah. Sebab, rakyat memiliki hak mengetahui program-program dan pencapaian pemerintah.

"Coba bayangkan karena pilpres kemudian negara, pemerintah dilarang untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunannya. Rakyat juga punya hak untuk tahu apa yang sudah dicapai pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat," ucap Karding.

Tim sukses Jokowi di Pilpres 2019 juga angkat bicara. Mereka menilai iklan itu bukan bentuk kampanye.


"Ini bukan soal kampanye, pemerintah ini. Pemerintah, bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kardir Karding, kepada wartawan di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Karding mengatakan iklan tersebut adalah program pemerintah untuk menyosialisasi kinerja pemerintah selama ini. Menurutnya, masyarakat harus tahu apa saja pekerjaan pemerintah selama ini.

Sementara itu, pihak rival Jokowi di Pilpres 2019 mendukung sikap Fadli yang meminta iklan itu dicopot. Seperti dari PAN yang meminta iklan tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dilaporin saja ke Bawaslu," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Rabu (12/9).


Saleh berpendapat, dengan dilapori, Bawaslu dapat melihat dan mempelajari iklan itu. Apakah iklan yang merupakan versi singkat dari video '2 Musim, 65 Bendungan' itu melanggar ketentuan atau tidak.

"Agar Bawaslu lebih cepat melakukan pengawasan. Bisa saja kelompok masyarakat melakukan pelaporan secara formal," katanya.

"Bawaslu tentu akan dapat melakukan penilaian dan mengambil keputusan terkait iklan itu. Jika ada yang melanggar, memang sudah selayaknya tidak ditayangkan lagi. Agar tidak berisik, biarkanlah Bawaslu mengerjakan tugasnya," sambung Saleh.

Senada dengan PAN, Partai Demokrat meminta persoalan iklan yang menayangkan pencapaian kinerja pemerintah itu diserahkan ke Bawaslu dan KPU. "Kita kembalikan ke KPU dan Bawaslu," ujar Wasekjen PD Putu Supadma Rudana, Rabu (12/9).


Menurut Putu, yang berhak menentukan apakah iklan yang merupakan versi singkat dari video '2 Musim, 65 Bendungan' itu sebagai bentuk kampanye atau bukan adalah Bawaslu dan KPU.

"Kita kan nggak berwenang menentukan apakah itu melanggar atau tidak. Biar Bawaslu dan KPU yang menentukan," katanya.

Putu pun berharap Bawaslu dan KPU segera mengambil sikap terkait persoalan ini. Jadi jelas apakah iklan tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Tentu kita mendorong pemilu yang bersih dan baik dan proses kampanye yang beretika yang memahami aturan UU. Tapi mereka yang berwenang menegur. Kami Demokrat ingin mendapat pencerahan juga dari Bawaslu dan KPU," katanya.


Iklan kontroversian tersebut memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan itu. Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi.

"Membangun bendungan akan menjamin produksi pangan kita di masa depan karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air," demikian tulisan dengan nama 'Presiden Joko Widodo' di bawahnya.

Kutipan itu juga diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya. Kemudian, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia iklan layanan masyarakat.
(jor/nkn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed