DetikNews
Rabu 12 September 2018, 13:38 WIB

Menurut PDIP, Kominfo Terlambat Pasang Iklan Jokowi

Tsarina Maharani - detikNews
Menurut PDIP, Kominfo Terlambat Pasang Iklan Jokowi Aria Bima (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - PDIP mengkritik Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal iklan bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo. Kenapa?

"Itu tuh terlambat. Kominfo harusnya melaksanakannya sejak dulu," kata Aria saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).

Menurut PDIP, Kominfo Terlambat Pasang Iklan JokowiFoto: Iklan bendungan Jokowi (Youtube Jokowi)


Aria menjelaskan Kominfo merupakan juru bicara pemerintah yang memiliki kewajiban menyampaikan kinerja pemerintah kepada publik. Dia pun berharap Kominfo justru lebih masif lagi dalam menyampaikan kinerja pemerintah.

"Rakyat nih sekarang nggak begitu mengerti background dari apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi saya sebagai partai pengusung Jokowi yang 2014 jadi presiden, Kominfo itu terlambat selama empat tahun menyampaikan hal-hal kinerja pemerintah ke publik yang tiap tahun dianggarkan lewat APBN yang tiap tahun dibahas di DPR," jelasnya.



Karena itu, Aria mengaku heran dengan kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta tayangan iklan Kominfo di bioskop soal pembangunan bendungan di era Jokowi dicopot. Dia mengatakan Fadli harus bisa membedakan antara jubir pemerintah dan jubir timses capres-cawapres.

"Itu tugas Kominfo yang dibiayai APBN selaku juri bicara pemerintah. Bukan jubir capres-cawapres. Jadi tak ada yang salah," sebut Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu.

"Fadli tidak ngerti. Jangan selalu panik, jangan terlalu collapse sehingga tidak ngerti fungsi tugas Kominfo. Itu memang tugasnya sebagai juru bicara pemerintah, mengomunikasikan kinerja pemerintah," tegas Aria.



Di media sosial, iklan bendungan 'Jokowi' ini ramai dibahas. Fadli Zon pun ikut berkomentar dan meminta iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Jokowi itu dicopot.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagai pemasang iklan itu, menolaknya. Kominfo membantah itu adalah kampanye.
(tsa/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed