DetikNews
Selasa 07 Agustus 2018, 11:50 WIB

Survei LIPI: Politisasi SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019

Indra Komara - detikNews
Survei LIPI: Politisasi SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019 LIPI merilis hasil survei terkait penyelanggaraan Pemilu 2019. (Indra/detikcom)
Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan ada sejumlah potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan Pemilu 2019. Potensi paling tinggi adalah politisasi SARA.

Potensi ini diperoleh berdasarkan survei LIPI yang dilakukan kepada 145 para ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Survei digelar pada April-Juli 2018 di 11 provinsi, yakni Sumbar, Lampung, Jakarta, Jatim, Kaltim, Bali, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Survei menggunakan teknik non-probability sampling, di mana sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

"Ahli mengatakan ada potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu. Paling tinggi politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen. Kedua, konflik horizontal antarpendukung 12,3 persen, gangguan keamanan 10,4 persen, kurang siap penyelenggara pemilu 6,6 persen, ketidaknetralan penyelenggara pemilu 5,7 persen," kata kordinator survei ahli LIPI Esty Ekawati di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).


Esty mengatakan solusi untuk menghindari politisasi SARA adalah harus ada penegakan hukum, edukasi politik, reformasi partai politik, dan analisis potensi konflik.

Selain kondisi politik, LIPI melakukan survei kondisi sosial budaya menjelang Pemilu 2019 kepada para ahli. Hasil survei menyebutkan kondisi toleransi masyarakat dalam 5 tahun terakhir buruk dengan angka 55,2 persen.

"Toleransi indikatornya politisasi SARA paling tinggi, kemudian stigmatisasi saling tidak percaya, diskriminasi terhadap minoritas dan persekusi, konflik sosial, dan lain-lain," kata Esty.

Meski demikian, kebebasan sipil dalam berpolitik disebut dalam dalam kondisi baik. Hak warga negara negara untuk memilih dan dipilih sudah baik, tapi pengawasannya masih buruk.

"Partisipasi dalam perumusan dan pengawasan kebijakan masih buruk. Tingkat partisipasi pemilih menentukan kualitas pemilu, ketidakakuratan DPT, dan minimnya edukasi pemilih menjadi problem paling penting untuk ditindaklanjuti," tutur Esty.


Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengingatkan harus hati-hati terhadap hasil survei para ahli ini, khususnya terkait isu SARA yang berpotensi menghambat pemilu 2019. "Dalam jangka pendek (harus) mengendalikan para elite karena mereka yang akan memanipulasi isu SARA," katanya.
(idn/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed