DetikNews
Senin 25 Juni 2018, 17:26 WIB

DPD Pesan Awasi Rekapitulasi Suara pada Pilkada Serentak

Akfa Nasrulhak - detikNews
DPD Pesan Awasi Rekapitulasi Suara pada Pilkada Serentak Foto: DPD
Jakarta - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 mendatang, DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan para stakeholder. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan DPD memiliki fungsi pengawasan untuk mengantisipasi beberapa persoalan jelang pilkada.

Oleh karenanya dia mencermati beberapa hal, salah satunya mengenai rekapitulasi suara.

"Rekap hasil perhitungan juga jadi bagian yang lain dalam penyelenggaraan, saya yakin mekanisme pengawasan sudah baik di KPU dan Bawaslu, akan tetapi saya berharap ke depan pemaksimalan teknologi juga harus dilakukan, seperti halnya di Amerika dimana pemilihan suara dilaksanakan sekitar pagi hari lalu hasil pemungutan suaranya sudah bisa diperoleh pada malam hari, hal ini menjadi penting agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap KPU" kata Muqowam dalam keterangan tertulis, Senin (25/6/2018).

Ia berpesan agar ASN tidak berpolitik dan netral, sehingga bisa bertugas sesuai dengan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam uu no 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

Dia juga mengungkapkan Pilkada Serentak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya pengawasan yang dilakukan saat Pilkada ini berdasarkan ketentuan Pasal 22C ayat (1) jo. Pasal 22E ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan dasar hukum dari keberadaan dan fungsi DPD RI sebagai salah satu Lembaga Negara yang Anggotanya dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum.

"DPD merupakan representasi daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah melalui fungsi yang dimilikinya salah satunya adalah fungsi pengawasan," ujar Muqowam.



Dia mengatakan ada beberapa peraturan terkait pilkada yang diselenggarakan pada Rabu 27 Juni 2018 tersebut dan dilaksanakan serentak di beberapa daerah di Indonesia.

"Pilkada Serentak ini berlaku untuk 171 daerah dengan rincian sebanyak 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota. Adapun dasar pelaksanaan Pilkada Serentak yang ketiga ini menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang merupakan penyempurnaan dari UU Pilkada sebelumnya," papar Muqowam.

Muqowam yang merupakan Senator Dapil Jawa Tengah itu juga menyampaikan harapannya atas pengawasan dalam Pilkada Serentak tersebut.

"Saya berharap dengan adanya pengawasan dalam Pilkada Serentak ini, dapat menginventarisasi berbagai persoalan aktual pelaksanaan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Juga dapat mem-validasi berbagai persoalan aktual terkait dengan pelaksanaan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang ditemukan di beberapa daerah. Dan tentu saja DPD RI nanti akan menyusun rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif yang dirumuskan dalam bentuk hasil pengawasan DPD RI," tutup Muqowam.

Anggota DPD Dapil Jateng lainnya, Bambang Sadono menyinggung soal politik uang. Ia berharap persoalan tersebut harus bisa diatasi dalam pilkada kali ini.

"Soal money politic ini selalu mengganggu kualitas setiap pemilihan dan meresahkan masyarakat. Tentu saja hal ini menodai dalam pemilihan yang demokratis," terang Bambang.

Menurut Bambang, persoalan politik uang ini sulit diusut hingga tuntas.

"Saat ini praktik money politic itu dilakukan dengan terang-terangan dan tidak pernah tindak lanjut hingga tuntas, juga lembaga pengadilan belum bersikap tegas, MK juga tidak memproses jika pelanggaran money politik tersebut tidak masif dan terstruktur," jelas Bambang.

Selain itu, Senator Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi berharap agar pelaksanaan pilkada serentak agar tidak berdekatan dengan hari raya.

"Tahapan dalam pilkada serentak ini pengaturan jadwalnya luar biasa padat, masalahnya pilkada sendiri itu sangat dekat dengan hari raya, ke depan hal semacam ini tentu bisa dievaluasi dan dicermati, karena petugas polisi sebagai pengamanan dalam pilkada itu akan sangat kelelahan setelah operasi ketupat saat Lebaran dan dilanjutkan dengan pilkada," ujar Denty.

Salah satu stakeholder lainnya yang juga hadir dalam pertemuan tersebut adalah Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Sri Sumanta. Dia menilai total pengawas dalam pilkada sudah cukup dan kompeten.

"Total pengawas dalam pilkada di 7 kab kota sebanak 74.577 orang, seluruhnya sudah siap dan sudah diberikan bimbingan teknis khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil suara. Pelaksanaan patroli pengawasan bersama stakeholder yang ada di wilayah juga dilakukan guna menertibkan dan menyiapkan agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik," tutur Sri.

Sementara itu, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo yang yang juga hadir, menjelaskan kesiapan dari KPU untuk penyelenggaraan pilkada serentak.

"Kita pastikan hari ini seluruh distrik sudah beres untuk kesiapan pilkada yang akan dilaksanakan dua hari lagi, saat ini proses pendistribusian sudah sampai di kecamatan dan kelurahan, khususnya Karimun Jawa juga sudah kami siapkan lebih awal karena akses jalannya yang sulit," pungkasnya.

Menurut Joko, untuk mengantisipasi, seluruh distrik diamankan dengan pembungkis plastik, KPU juga menyiapkan skenario di pekalongan dan persiapaan antisipasi erupsi gunung merapi jika terjadi sesuatu maka penyelenggaraan bisa pindah di tempat alternatif yang sudah disiapkan.
(mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed