DetikNews
Kamis 14 Juni 2018, 16:59 WIB

PPP Minta Suspend Akun Twitter Tak Dikaitkan dengan Pemerintah

Haris Fadhil - detikNews
PPP Minta Suspend Akun Twitter Tak Dikaitkan dengan Pemerintah Arwani Thomafi (Foto: dok. Pribadi)
Jakarta - PPP meminta persoalan penangguhan atau suspend terhadap sejumlah akun Twitter tak dikaitkan dengan pemerintah. Menurut PPP, tak ada kaitan antara suspend Twitter dan kebijakan pemerintah.

"Persoalan suspend akun Twitter dikaitkan dengan kritik publik terhadap pemerintah dua hal yang berbeda. Suspend akun Twitter sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Karena kebijakan Twitter tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah," kata Waketum PPP Arwani Thomafi kepada detikcom, Kamis (14/6/2018).


"Ini sama saja dengan platform medsos lainnya. Seperti tempo hari yang terjadi di Facebook, banyak pengguna FB Indonesia yang data pribadinya diretas," sambungnya.

Ia juga mengatakan tudingan soal pembungkaman kritik adalah tuduhan yang serampangan. Arwani menilai saat ini kritik justru kebablasan dan banyak berseliweran akun tak jelas yang menghina presiden.

"Soal kritik yang dibungkam, itu juga tudingan yang serampangan. Bahkan saat ini situasinya justru kebablasan. Lihat saja di medsos berseliweran penghinaan kepada presiden oleh akun-akun yang tak jelas. Sebaiknya kita tetap bersikap proporsional. Kritik di era demokrasi adalah keniscayaan, tak bisa dicegah. Begitu juga, kebebasan kita dalam mengkritik atau menyampaikan pendapat dibatasi dengan norma hukum, etika, agama, dan pertimbangan hak orang lain sebagaimana tertuang di Pasal 28J UUD 1945," ujarnya.


Sebelumnya, akun Twitter milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dibekukan alias di-suspend. Ia mengaku kaget atas kejadian itu.

Dia mengatakan tak pernah melakukan hal yang melanggar aturan Twitter. Atas dasar itu, Ferdinand menuding pembekuan akun Twitter-nya disebabkan dia sering mengkritik pemerintah.

"Saya tidak pernah tweet tentang pornografi, asusila, menyerang pribadi orang, menyebar hoax, konten kekerasan, saya tidak pernah, saya tidak pernah melanggar itu. Sekarang pertanyaan kenapa akun Twitter saya di-suspend, saya pikir mungkin pemerintah semakin represif terhadap kebebasan berpendapat, baik di lingkup umum maupun media sosial," ujar Ferdinand.
(haf/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed