DetikNews
Rabu 13 Juni 2018, 11:38 WIB

KLHK Dalami Kasus Kayu Ilegal Hasil Tangkapan TNI AL Kendari

Muhammad Idris - detikNews
KLHK Dalami Kasus Kayu Ilegal Hasil Tangkapan TNI AL Kendari Foto: Dok. KLHK
Kendari - Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti kasus kapal pembawa kayu ilegal yang ditangkap TNI Angkatan Laut (AL) di perairan Teluk Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Kapal tersebut mengangkut kayu olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan di wilayah tersebut.

Saat ini KLM Tawaqqal Jaya yang memuat kayu olahan sekitar 73 meter kubik diamankan di POM TNI AL Kendari. Untuk mengungkap modus operandi peredaran hasil hutan kayu, TNI AL Kendari telah berkoordinasi dengan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap ada tidaknya tindak pidana kehutanan.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Muhammad Nur, menyebut pihaknya langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut. Meski dalam suasana cuti dan libur Lebaran, pihaknya telah memerintahkan penyidik KLHK di Pos Gakkum Kendari untuk menindaklanjuti hasil tangkapan TNI AL.


"Setiap pengaduan dan pelanggaran akan direspon dengan cepat sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan sumberdaya alam kita demi kelangsungan hidup dan kemakmuran rakyat", tegas Nur dalam keterangan tertulis, Rabu (13/6/2018).

Oleh karena itu, menurut Nur, kasus illegal logging ini harus diusut dan dituntaskan. Pihaknya tengah mengusut siapa otak pelaku intelektual, sebagai pemilik modal agar mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Foto: Dok. KLHK

Penyidik KLHK Pos Gakkum Kendari Balai Gakkum Sulawesi telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapten Kapal berinisial LR dan 5 orang ABK KLM Tawaqqal Jaya pada Selasa (12/6/2018), guna mengungkap tindak pidana kehutanan.


Atas dugaan perbuatan serangkaian tindak pidana kehutanan maka para pelaku terancam melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) huruf "a" jo pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.
(idr/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed