DetikNews
Rabu 13 Juni 2018, 09:29 WIB

Ini Isi Pergub Badan Pengelolaan Reklamasi yang Diteken Anies

Indah Mutiara Kami - detikNews
Ini Isi Pergub Badan Pengelolaan Reklamasi yang Diteken Anies Anies Baswedan Segel Bangunan di Pulau D Reklamasi (Foto: Pradita Utama)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menanda tangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang badan pengelolaan reklamasi. Berikut isi lengkap Pergub yang memuat tugas dari badan ini.

Badan pengelolaan itu diberi nama Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau disingkat BKP Pantura Jakarta. Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu diteken Anies pada 4 Juni 2018.



BKP Pantura Jakarta adalah lembaga ad hoc dipimpin oleh Sekda DKI sebagai Ketua dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada gubernur. Saat ini, Sekda DKI adalah Saefullah.

"Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku," jawab Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (13/6/2018) pagi.



Berdasarkan pasal 4 Pergub 58 tersebut, BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Berikut isi lengkap Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta


Pergub no. 58_tahun_2018



Ini video Anies Siapkan 2 Raperda untuk Tentukan Nasib Pulau D

(imk/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed