detikNews
Senin 28 Mei 2018, 18:47 WIB

Pilgub Sumut 2018

Cegah Pelanggaran, Pasangan Eramas Buka Call Center Pengaduan

Robi Setiawan - detikNews
Cegah Pelanggaran, Pasangan Eramas Buka Call Center Pengaduan Foto: Dok. Timses Eramas
Medan - Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) membuka nomor hotline untuk menerima laporan pelanggaran pilkada di Sumatera Utara (Sumut). Ketika melapor, masyarakat diharapkan menyiapkan bahan dan alat bukti agar bisa ditindaklanjuti.

"Kalau mereka menelepon, kita minta masyarakat yang melaporkan menyiapkan bahan dan alat bukti agar bisa ditindaklanjuti," kata Kordinator Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Eramas, Adi Mansar, dalam keterangan tertulis, Senin (28/5/2018).

Ada tiga nomor hotline yang disediakan, yakni 081361514571, 081361514581, dan 081361514591. Untuk layanan WhatsApp tersedia di nomor 081361514591. Selain itu, ada 81 anggota tim advokasi yang tersebar di seluruh Sumut. Adi melanjutkan, jika mereka tidak bisa menyiapkan bahan, tim akan meminta kontak yang dihubungi.


"Kita yang mendatangi korban. Tapi rata-rata mereka yang mengadu menyiapkan buktinya, karena memang sekarang media sosial sudah mudah, jadi alat buktinya langsung dikirimkan orang ke nomor Whatsapp kita," lanjut Adi.

Menurut Adi, laporan yang diterima tim advokasi terlebih dulu akan dianalisis. Kemudian, langsung ditindaklanjuti dengan membuat laporan ke Bawaslu ataupun Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Adapun, menurutnya, batas waktu menindaklanjuti laporan adalah tiga hari.

"Batas waktu kita menindaklanjuti tiga hari untuk membuat laporan ke Bawaslu, kalau lewat nanti laporan kita sudah kedaluwarsa. Setiap pengaduan masyarakat yang kita terima dan kita laporkan ke Bawaslu," kata Adi.

Dirinya juga menceritakan sejumlah aduan masyarakat kepada tim advokasi, di antaranya dari Sibolga. Di Sibolga, ada pasangan suami-istri (pasutri) mengaku tim Eramas dari PKS. Mereka meminta fotokopi KTP dan KK serta uang Rp 50 ribu kepada pendukung Eramas di sana.

"Uang itu untuk membuka nomor rekening, karena tim Eramas akan mengirim uang sebesar Rp 5 juta/orang kepada pendukung. Terjadi kegaduhan di masyarakat, setelah kita selidiki ternyata mereka bukan orang PKS dan pendukung Eramas, tetapi pendukung calon lain. Ini hanya membuat ulah dan menjelekkan Eramas. Tapi, dari peristiwa itu, kita cari rumahnya memakan waktu sudah satu minggu lebih, sementara proses pelanggaran di pilkada ini hanya 3 hari," jelasnya.


Adi melanjutkan pasutri tersebut kemudian datang ke Partai Golkar untuk meminta maaf atas perbuatannya.

"Mereka menyesal, karena memang tidak ada tim dari Eramas yang membagikan uang. Jadi itu pandai-pandaian orang itu saja untuk mencari menjelekkan Eramas dan mencari simpati calon lain. Karena dia sudah minta maaf, maka kita serahkan kepada tim kita di sana," lanjut Adi.

Selanjutnya, menurut dia, pernah juga di Medan ada orang membagikan takjil pakai kaus nomor 1 sambil berkampanye di dekat masjid di Jalan Pelajar. Padahal, menurutnya, yang membagikan takjil itu bukan tim Eramas.

"Kita sudah dalami dan pelajari memang yang membagikan itu bukan tim kita, besok pagi kita suratnya akan kita masukkan ke Bawaslu karena suratnya sudah siap tadi malam," tuturnya.

Menurutnya, masih banyak lagi aduan masyarakat yang diterima oleh tim advokasi Eramas. Ada pula beberapa aduan pencopotan baliho tapi tidak ditindaklanjuti karena, menurutnya, mereka mencopotnya untuk dipasang di rumah atau becaknya.

"Sudah ada puluhan pelanggaran yang unik dan mengoyak spanduk atau baliho. Sekarang ini APK (alat peraga kampanye) ini masih tergolong aman di seputaran Medan dan Deliserdang, tapi banyak yang tidak kita proses karena memang mereka mencopotnya karena kepingin memasangnya di rumahnya atau di becaknya," pungkas Adi.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com