DetikNews
Senin 14 Mei 2018, 18:14 WIB

Pelibatan TNI di RUU Terorisme Lewat Perpres, Ini Penjelasannya

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Pelibatan TNI di RUU Terorisme Lewat Perpres, Ini Penjelasannya Ilustrasi (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta - Pemerintah dan DPR menyepakati pelibatan TNI diatur dalam UU Terorisme yang sedang direvisi. Pelibatan TNI akan diatur lebih jauh melalui peraturan presiden (perpres). Begini penjelasannya.

"Jadi pelibatan TNI kan harus proporsional. Dasarnya adalah UU TNI, termasuk UU Pertahanan, karena sudah ada UU di situ. Pelibatan itu secara proporsional, berkaitan dengan operasi militer selain perang. Itu sudah disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU TNI huruf b," ujar Ketua Panja RUU Terorisme dari Pemerintah Enny Nurbaningsih saat dihubungi, Senin (14/5/2018).


Dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI, disebutkan TNI hanya bisa terlibat dalam penanganan teroris jika keputusan politik negara telah keluar. UU Terorisme ingin mengakomodasi peran TNI secara lebih jelas melalui UU Terorisme.


Agar definisi keputusan politik negara jelas seutuhnya, diperlukanlah perpres ini. Perpres ini nantinya diterbitkan dengan masukan dari DPR juga.

"Di situlah dalam ayat 3 (Pasal 7 UU TNI) disebutkan bahwa bagaimana pelaksanaan memang harus keputusan kebijakan politik negara. Apa itu kebijakan keputusan politik negara? Ini kan perlu kejelasan TNI dalam pengaktualisasiannya," ucap Enny.

"Kesepakatan politiknya yang diambil DPR-pemerintah ya sudah dibuatkan perpres saja untuk pelaksanaannya. Perlu konsultasi kayak dengar pendapat. Perpres itu (hanya mengatur lebih detail) terkait mandat UU TNI," terang Enny.


(gbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed