DetikNews
Jumat 04 Mei 2018, 11:39 WIB

Vonis Rp 366 M Pembakar Hutan Dianulir, Ini Pentingnya Rawa Tripa

Agus Setyadi - detikNews
Vonis Rp 366 M Pembakar Hutan Dianulir, Ini Pentingnya Rawa Tripa
Aceh - PT Kallista Alam (PT KA) membakar lahan gambut Rawa Tripa di Aceh. Perusahaan sawit ini kemudian dihukum Mahkamah Agung (MA) dan harus membayar denda Rp 366 miliar. Namun putusan itu malah dianulir PN Meulaboh. Seperti apa lahan gambut ini sekarang?

"Kami mengamati perkembangan di gambut Tripa semenjak kasus ini terangkat pada tahun 2012. Dari tahun 2013 hingga 2017, deforestasi hutan primer di Tripa mencapai 4.069 hektar, yang mana 60 hektar berada di dalam HGU PT Kalista Alam," kata penggiat Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), TM Zulfikar kepada detikcom, Jumat (4/5/2018).

"Pada periode yang sama, jika dianalisis melalui VIRSS, layanan satelite pendeteksi titik api, ada 2.564 titik api di Tripa, yang mana 193 titik berada di dalam HGU PT KA. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sedang menjalani kasus hukum, PT KA tidak menghormati sistem hukum di Indonesia," jelasnya.


Lahan gambut Rawa Tripa merupakan salah satu lahan gambut dari tiga lahan gambut terluas di Aceh, dengan kedalaman mencapai 12 meter dan memainkan peran penting bagi penyerapan karbon di Aceh. Jutaan ton karbon lepas ke atmosfer setiap tahunnya dengan cara pembakaran hutan gambut.

Berdasarkan hasil dari sejumlah penelitian, lahan gambut di Aceh diperkirakan menyerap karbon sebanyak 1200 ton per hektare. Selain fungsi menyerap karbon, lahan gambut juga dapat mencegah banjir, membantu sektor perikanan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies.

Pada tahun 2014, PT KA dinyatakan bersalah karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pembakaran hutan Rawa Tripa yang dikenal sebagai 'Ibu Kota Orangutan di Dunia' itu sempat mengejutkan Indonesia dan dunia.


Sebab, hutan gambut seluas 61.803 hektare ini merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang melalui PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang memasukkannya sebagai kawasan strategis berfungsi lindung.

Hukuman Rp 366 miliar ke PT Kallista Alam awalnya dirayakan rakyat sebagai kemenangan lingkungan.

"Putusan MA ini bagi aktivis lingkungan merupakan kemenangan hukum perlindungan lingkungan di Indonesia. Terutama bagi masyarakat lokal, kemenangan ini adalah keadilan dan inisiasi penting bagi usaha
pemulihan di Tripa," jelas pengacara Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) Harli Muin.

Namun kini, babak baru dimulai. PN) Meulaboh menganulir putusan Mahkamah Agung. Duduk sebagai hakim Ketua Said Hasan dan hakim anggota masing-masing Muhammad Tahir dan T Latiful. Mereka menyatakan menerima gugatan yang diajukan PT KA terhadap KLHK pada 13 April 2018 lalu.

"Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam," putus Said Hasan ketika itu.
(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed