DetikNews
Kamis 03 Mei 2018, 07:22 WIB

Laju Deras Tenaga Kerja China yang Disorot Ombudsman

Ray Jordan, Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Laju Deras Tenaga Kerja China yang Disorot Ombudsman Komisioner Ombudsman Laode Ida/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Isu mengenai persoalan tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari China sedang menjadi pembahasan. Saat DPR sedang akan membentuk pansus, Ombudsman menemukan fakta laju deras TKA yang disinyalir melanggar undang-undang.

"Khususnya dari China, dari Tiongkok yang keberadaannya itu bertentangan dengan UU yang berlaku. Arusnya deras sekali, contohnya di satu jalur saja, di Kendari. Jalur ini daerah saya, di Kendari, daerah kaya mineral," ujar Komisioner Ombudsman La Ode Ida saat menjadi pembicara dalam diskusi publik 'Perpres No.20/2018 tentang TKA dan Ekspansi TK China' di Sekber Gerindra-PKS, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).

[Gambas:Video 20detik]


La Ode membeberkan sejumlah temuan di lapangan dari hasil investigasi Ombudsman. Salah satunya derasnya arus TKA dengan unskill labour atau tidak memiliki keahlian masuk ke Indonesia.

"Siapa yang melindungi ini sehingga mereka terus lepas begitu saja. Nah, carilah siapa aktor yang melindungi. Saya nggak mau bicara spekulasi dulu. Karena saya pengen tahu aktornya sebenarnya, karena pasti ada aktor di belakang ini. Itu adalah pernyataan spekulatif. Saya boleh salah," imbuh La Ode.

Pada Jumat pekan lalu, Ombdusman menggelar konferensi pers khusus mengenai persoalan tenaga kerja asing ini. Ada empat hasil temuan dalam investigasi tersebut, yakni temuan hasil telaah aturan implementasi, temuan dokumentasi dan administrasi, temuan lapangan, serta temuan khusus.



Dalam temuan hasil telaah aturan, ditemukan potensi maladministrasi. Di antaranya pada perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pada permohonan dan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), pada Perubahan Permenaker No 16 Tahun 2015 menjadi Permenaker 35 Tahun 2015, dan pada Penerbitan Perpres No 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan.

Dalam temuan hasil telaah aturan, ditemukan potensi maladministrasi. Di antaranya pada perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pada permohonan dan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), pada Perubahan Permenaker No 16 Tahun 2015 menjadi Permenaker 35 Tahun 2015, dan pada Penerbitan Perpres No 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan.

"(Berdasarkan temuan dokumentasi dan administrasi) ada data resmi baik yang di keimigrasian maupun di ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang tidak bisa terbantahkan. Ada kondisi arus TKA, khususnya dari Tiongkok, begitu deras sekali setiap hari masuk ke negara ini dan sebagian besar dari mereka adalah sebetulnya itu unskill labour," tutur Laode.

Dalam temuan di lapangan, Laode mengungkapkan ada permasalahan dalam pengawasan TKA. Pemerintah, khususnya Tim PORA, tidak optimal dalam melakukan pengawasan.

"Tidak ada pengawasan lebih jauh di lapangan tentang status dalam visa mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan di lapangan," katanya.

Pada temuan khusus, Ombudsman menemukan tidak adanya penegakan dalam pelanggaran penggunaan visa. Ia mencontohkan, ada satu perusahaan yang 500 TKA-nya menggunakan visa turis tapi bekerja di Indonesia.

"Lalu perusahaan yang bersangkutan tidak ada sanksi. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan kita, itu sebetulnya mereka harus diberi sanksi," ujar Laode.

Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan adanya TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja yang lengkap. Kemudian, banyaknya TKA yang bekerja sebagai tenaga kerja kasar.

"Sopir-sopir sekitar di Morowali saja sekitar 200 sopir angkutan itu dalam perusahaan itu adalah TKA. Itu yang terjadi. Kemudian buruh kasar itu sebenarnya ada di mana-mana, pada tingkat tertentu itu ada kelemahan dalam sistem tenaga kerja kita," tuturnya.

Atas temuan-temuan tersebut, Laode mengatakan telah secara langsung meminta instansi terkait, seperti kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemendagri, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal, menindaklanjutinya. Ombudsman juga telah menyampaikan sejumlah saran kepada instansi-instansi tersebut.

"Apa yang menjadi temuan kami, alhamdulillah, itu bisa ditindaklanjuti oleh bapak-bapak yang mewakili instansi yang kami undang," katanya.

Pemerintah Ajak Cari Solusi Bersama

Kepala Staf Kepresidenan Meoldoko telah menyimak temuan Ombudsman ini. Dia menyatakan persoalan tersebut harus ditangani bersama.

"Saya sangat setuju kalau itu kita tangani bersama. Ayo kita sama-sama turun ke lapangan, kita buat tim terhadap pelanggaran-pelanggaran atas Perpres Nomor 20 (Tahun 2018 tentang TKA). Ayo kita tangani sama-sama," kata Moeldoko saat ditemui wartawan di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Moeldoko mengatakan, tujuan dari turun bersama itu agar nantinya tidak ada pihak yang berbicara silang pendapat mengenai persoalan TKA tersebut. Dia ingin semua pihak mencari solusi yang baik atas persoalan TKA tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan MoeldokoKepala Staf Kepresidenan Moeldoko Foto: Andhika Prasetia/detikcom


"Jadi jangan nanti ini ngomong ini, ini ngomong ini menjadi justru tidak produktif. Tapi kita perlu pikirkan bersama bagaimana ini agar tertangani dengan baik. Kalau tidak nanti menjadi membingungkan semua orang kasih komentar beda-beda dan seterusnya. Apalagi yang disampaikan adalah persepsi, ini menjadi tidak elok nanti," katanya.



Meski demikian, Moeldoko menegaskan dirinya menghormati sepenuhnya pandangan dari Ombudsman mengenai persoalan TKA di Indonesia. Dia mengaku sudah membaca laporan dari Ombudsman tersebut.

"Kita hormati pandangan dari Ombudsman, saya sudah baca itu," katanya.

Untuk itu, kata Moeldoko, perlu ada tim bersama untuk menangani persoalan TKA di Indonesia. Setiap pelanggaran yang dilakukan TKA harus ditindak dengan tegas.

"Untuk itu saya berfikir perlunya ada tim bersama agar nanti isu-isu yang saat ini beredar itu tertangani. Intinya ketegasan. Kita tidak boleh memberikan toleransi atas pelanggaran. Karena kita juga tidak ditoleransi saat kita berada di luar negeri. Gitu loh," tegasnya.

Terkait dengan isu TKA, Moeldoko mengaku memang marak dibahas belakangan ini. Dia tak menampik jika isu tersebut sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu.

"Kalau kita lihat dari ritmenya adalah di mana berdekatan dengan pesta demokrasi, itu selalu dimunculkan. Sama juga di Malaysia juga begitu. Mau pemilihan perdana menteri juga bagaimana berita TKW, TKA itu menjadi bahan kampanye, biasalah itu," katanya.
(fjp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed